Atasi Dampak Banjir dan Longsor di Jayapura, Muhadjir: Pemerintah Respon Cepat

  • Bagikan
SINERGI LINTAS LEMBAGA: Menko Bidang PMK, Muhadjir Effendy (pegang mik) menjelaskan peta wilayah yang terdampak akibat banjir dan longsor di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

INDOSatu.co – JAKARTA – Longsor dan banjir di Kabupaten dan Kota Jayapura, Provinsi Papua direspons cepat pemerintah. Longsor yang terjadi karena curah hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama itu, sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor pada Kamis (6/1).

Beberapa wilayah menjadi terdampak, yaitu di Kabupaten Jayapura, meliputi Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Nimbokrang, dan Distrik Ravenirara, sedangkan di Kota Jayapura meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.

Total korban jiwa sebanyak 8 orang meninggal dunia, 4 luka berat, 5 luka ringan, serta 1.927 KK/7.005 jiwa. Adapun kerugian materiil, total 1.927 unit rumah, 6 fasilitas ibadah, 1 fasilitas kesehatan, 1 pasar, 8 fasilitas pendidikan, dan kantor gubernur terendam.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus bahu-membahu mengatasi dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain, BNPB yang telah menyalurkan dana siap pakai penanganan darurat Rp 250 juta, serta sejumlah kementerian/lembaga yang telah menyalurkan berbagai bantuan seperti logistik hingga penyelamatan korban.

Baca juga :   Sikapi Ajakan Gus Ipul-Yenny Wahid, Pakar Psikologi: Ketakutan Berlebihan, Perlu Diinsyafkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (11/1) tersebut, Menko PMK menyatakan bahwa secara umum penanganan banjir dan longsor berikut dampaknya di Kabupaten dan Kota Jayapura telah berlangsung baik. Mulai dari penanganan korban maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ada.

“Begitu juga dengan penetapan-penetapan tanggap darurat. Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab, seperti aparat TNI/Polri, BNPB, Basarnas, Pemda setempat, dan tentu saja kementerian-kementerian teknis yang lain,” tutur Muhadjir melalui keterangan resmi yang dikirim ke INDOSatu.co, Selasa (11/1) malam.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesigapan dan kecepatan dari penanganan banjir dan tanah longsor serta dampaknya yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Sehingga, kata Muhadjir, ancaman risiko yang lebih parah menjadi dapat dihindari.

Baca juga :   Terima Warga Wadas di PBNU, Alissa Wahid Tegaskan Akan Susun Langkah Pendampingan

Lebih lanjut, kata Muhadjir, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota Jayapura akan mendukung penanganan pasca banjir melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

“BNPB dan Pemda setempat juga akan segera menyusun kajian kebutuhan pasca bencana untuk dijadikan dasar perencanaan kegiatan pemulihan pasca bencana,” imbuh Menko PMK.

Sementara itu, posko penanganan darurat bencana juga telah diimbau untuk terus memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan, baik anak, bayi, serta lansia.

Pemulihan di sektor fisik, khususnya yang lebih spesifik seperti sarana prasarana pendidikan, pusat pelayanan keagamaan, sebut Muhadjir, akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis, Kementerian PUPR, BNPB, dan Pemkab/kota setempat.

Sedangkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana susulan, Menko PMK meminta BMKG untuk terus memasok informasi terkait perkembangan cuaca terutama di wilayah Jayapura. Informasi tersebut diperlukan agar segera diinformasikan kepada Pemkab/kota Jayapura.

Baca juga :   Sowan Kardinal Romo Haryo, Menko PMK Kumpulkan Saran terkait Nataru

“Termasuk tadi, ada mengenai saran dan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera meninjau kembali desain infrastruktur yang dibangun terutama yang belum memperhitungkan perubahan iklim. Ini mungkin bisa dijadikan dasar dan mudah-mudahan kejadian di Jayapura ini bisa dijadikan prototipe dan model untuk kemudian diterapkan di daerah yang lain,” tandas Menko PMK.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun mengimbau pemerintah ataupun masyarakat Jayapura khususnya, agar dapat berhati-hati terhadap kemungkinan curah hujan tinggi yang diprediksi masih akan terjadi pada tanggal 14-17 Januari mendatang.

“Mulai 14 Januari akan terjadi peningkatan intensitas hujan lagi. Saat ini mungkin mereda, tapi 14, 15, 16 akan terjadi intensitas ekstrem. Yang mengalami ekstrem ini memang ada di beberapa wilayah lainnya, tapi 14-17 Papua dan Papua Barat juga akan terkena ekstrem lagi,” papar Dwikorita. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *