INDIKASI kelicikan telah semakin nyata, baik penunjukan Pejabat Plt, pengerahan aparat hingga perangkat desa, pengendalian KPU dan Bawaslu, penghambatan kampanye maupun penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT). Arah penyelesaian hukum akan dibantai pada tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Praktisi menyebut bahwa Pilpres akan jauh lebih brutal ketimbang tahun Pilpres 2019. Skeptisme publik disebabkan Jokowi sangat turut campur menyukseskan putera mahkota untuk memimpin negeri. Licik telah menjadi paradigma, bahkan keniscayaan.
Perlu ada perlawanan rakyat semesta melawan langkah yang membagi buta atas nama melanjutkan pembangunan dan kebijakan. Ada IKN, Rempang, hutang, Omnibus Law dan lainnya. Terlalu berbahaya dan merusak program-program serta perilaku politik Jokowi jika harus dilanjutkan. Apalagi, kelak jika dipimpin oleh pasangan otoritarian dan nepotisme
Rezim KKN Jokowi tidak boleh diteruskan. Hanya memperpanjang penderitaan rakyat dan merusak demokrasi. Menginjak-injak hak asasi manusia (HAM) dan budi luhur bangsa. Pragmatisme, materialisme, sekularisme bahkan komunisme menjadi faham yang semakin melekat pada rezim.
Para penjilat yang tidak mampu menggunakan akal sehat seolah berslogan “Jokowi uber alles”. Ketakutan kepentingan tidak terjamin jika Jokowi turun dari tunggangan kekuasaan yang sebentar lagi juga akan segera habis.
Ketika hanya ada tiga pasangan calon dan salah satu pasangan, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merepresentasi Istana, maka kedua pasangan lain harus mampu merepresentasi rakyat. Ketika rakyat muak dengan pemerintahan Jokowi, maka seharusnya pilihan bukan pada perpanjangan tangan.
Prabowo-Gibran harus ditinggalkan. Dua pasangan lain harus bergandeng tangan membuat “koalisi” strategis dengan misi suci menumbangkan status quo.
Betapa hebatnya jika PDIP, PPP, PKB, Partai NasDem dan PKS bergabung membangun kebersamaan melawan rezim penghianat Jokowi. Bersama-sama dengan gerakan rakyat pro perubahan berjuang untuk menyelesaikan kejahatan politik Jokowi.
Menggagalkan kecurangan yang dicanangkan bagi pemenangan status quo. Jokowi harus lengser dan dipastikan kehilangan kekuasaan. Pemilu akan lebih baik dan aman.
Melawan kekuatan “negara” Prabowo-Gibran, maka “civil society” harus bersatu. Saatnya partai politik melepaskan belenggu sandera dan tekanan. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud harus membangun koalisi.
Jika tidak, kecurangan dan kelicikan akan memenangkan pertarungan yang berakibat pada penyesalan panjang. Pilpres 2024 bukan kondisi sehat tetapi berbayang kesesatan, kejahatan dan kegilaan.
Tidak ada jalan lain saat ini selain segera selesaikan Jokowi. Bangun koalisi bersama dimana Anies dan Ganjar harus menyatukan langkah prioritas. Sebelum keduanya menjadi korban dari kelicikan.
Jokowi adalah pemimpin dari keruwetan bangsa dan negara. (*)
M. Rizal Fadillah;
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan, tinggal di Bandung.
