INDOSatu.co – JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menjadi sorotan publik. Belum reda olok-olok dia soal gerakan dan bacaan salat, kini pria yang juga Ketua Umum DPP PAN itu mengeklaim bantuan sosial untuk masyarakat seolah-olah dari pribadi Presiden Jokowi. Selain itu, Zulhas juga menolak pembagian bansos itu ditunda usai pemilu 2024.
Padahal, publik sangat paham bahwa bansos tersebut merupakan dana dari APBN, yang diberikan kepada warga kurang mampu dan bersumber dari uang rakyat pula. Karena itu, jika ada klaim bahwa bansos merupakan bantuan dari pribadi presiden Jokowi, hal tersebut jelas sangat membodohi masyarakat.
Menyikapi sikap Zulhas tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata Aria Bima dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta.
Lebih lanjut, pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag Zulhas terkait bansos tersebut. Menurut dia, saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu,” jelas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Diketahui, sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan menanggapi permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 berakhir. Menurutnya, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya bantuan sosial tidak boleh ditunda penyalurannya.
“Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” tandas Zulhas. (*)
