INDOSatu.co – JAKARTA – Ramai dan kacaunya distribusi pupuk di Indonesia, akhirnya sampai di meja debat Capres yang digelar KPU pada Selasa (12/12) lalu. Permasalahan itu mencuat saat terjadi sesi tanya jawab antara Capres Prabowo Subianto kepada Capres Ganjar Pranowo, soal distribusi pupuk di Jawa Tengah yang amburadul.
Meski tema utamanya bukan terkait pangan yang di dalamnya ada pupuk. Namun, Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kabupaten Pekalongan belum lama ini dan berdialog dengan petani juga menjanjikan akan menambah subsidi pupuk untuk petani.
“Ini sebenarnya penjelasan atau lips service, bahwa sebenarnya Presiden Jokowi tidak memahami problem kebijakan soal pupuk secara utuh. Bagaimana realisasi, termasuk anggaran yang digunakan untuk subsidi pupuk selama 9 tahun menjabat,” papar Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangan resmi kepada wartawan.
Data menunjukkan, tahun 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun. Tetapi, pada 2020 turun jadi Rp 31 triliun. Sedangkan pada 2021 turun lagi jadi Rp 29,1 triliun, kemudian pada 2022 turun menjadi Rp 25,3 triliun. Dan terakhir, kata Riyono, pada 2023 hanya menjadi Rp 24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
“Angka subsidi pupuk berkurang Rp 10 triliun bagi petani ini sangat penting. Kebijakan ini membuktikan bahwa sesungguhnya pertanian dan petani sudah bukan menjadi prioritas bagi Presiden Jokowi,” ulas Riyono.
Janji Jokowi menambah anggaran subsidi pupuk di hadapan petani patut dipertanyakan, sejak tahun 2019-2023 anggaran subsidi pupuk turun terus menerus. Ini membuktikan bahwa keberpihakan Presiden kepada petani tidak serius.
“Keberpihakan Presiden kepada petani patut dipertanyakan, selama 5 tahun masalah pupuk selalu terjadi setiap musim tanam tiba,” tutup Riyono. (*)
