INDOSatu.co – JAKARTA – Keinginan Negara China menekan pemerintah agar menanggung bengkaknya biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan tidak mudah. Kalangan parlemen sendiri sudah memberi rambu-rambu agar pemerintah menghormati hak budgeting DPR.
Dengan pernyataan parlemen tersebut, keinginan Presiden Joko Widodo merengek dan meminta anggaran untuk menanggung bengkaknya biaya KCJB juga akan sulit terwujud. Salah satu anggota DPR yang tidak gampang tunduk pada kemauan China tersebut adalah Hermanto.
Anggota DPR RI PKS asal Sumatera Barat bersikap tegas dalam menanggapi permintaan Tiongkok kepada Indonesia agar APBN turut serta menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tersebut.
“Pemerintah juga jangan bertindak sendiri. Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Karena itu, Hermanto meminta pemerintah agar juga tidak serta-merta memenuhi keinginan Tiongkok tersebut.
Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal tersebut sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN. Indonesia negara berdaulat. Upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi.
‘’Jadi, jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B (bisnis to bisnis) bukan G to G (government to government). “Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” papar Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.
“Sepertinya ini proyek ada hiden agenda. Awalnya murah, tetapi kemudian membengkak. Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu.
Seperti diketahui, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB. Hal ini karena terjadi kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek KCJB tersebut. Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun. (*)
