Aksi Diam dan Jahit Mulut Aliansi BOM, Pejabat Kemenhub: Pak Menteri Siap Revisi Tarif

  • Bagikan
TAK INGIN KEMBALI DIBOHOINGI: Suasana aksi demo dan jahit mulut yang dialkukan Aliansi BOM di Kantor Kementerian Perhubungan membuatkan hasil. Menteri Perhubungan siap merevisi tarif ojol.

INDOSatu.co – JAKARTA – Aksi demo Tanpa Kata dan Jahit Mulut di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) benar-benar direalisasikan oleh pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM), Rabu (27/7).

Meski diwarnai aksi diam dan jahit mulut, demo tersebut secara umum berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan. Sebab, sejak awal aksi demo tersebut memang hanya sebagai bentuk protes atas ketidakpedulian Kemenhub yang secara lembaga mengatur regulasi terkait Ojol tersebut.

‘’Kita bersyukur, aksi telah dilakukan berlangsung lancar, damai dan aman,’’ kata Ketua Federasi Serikat Pengemudi Ojol Seluruh Indonesia (FSPOSI), Hammam Khrisna kepada INDOSatu.co, Rabu (27/7).

Berdasar pantauan di lokasi demo, aksi tersebut baru dimulai pukul 13.00 hingga selesai. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Aliansi BOM meminta bantuan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat untuk membantu mobil ambulans dan paramedis guna menjaga jika memakan korban dalam aksi ini. ‘’Antisipasi dini tetap kita lakukan agar semua berjalan baik dan lancar,’’ kata Khrisna.

Baca juga :   Video Bukan Muhrim Beredar, Diduga Anggota DPRD Bojonegoro, Umar Siap Dalami dan Klarifikasi

Bukan hanya itu. Aliansi BOM juga melibatkan Muhammad Choirul Anam dari Komnas HAM serta Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) dibawah pimpinan Fahmi Namakule. Harapannya, tambah Khrisna, DPN Permahi bisa melakukan pendampingan secara hukum, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Khrisna mengatakan, pihaknya yang sekaligus Tim 10, yang merupakan bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 meminta agar Kemenhub konsistensi dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 Tahun 2020. Tuntutan Aliansi BOM, yakni evaluasi tarif ojek online di Indonesia; revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak; meminta agar UU Omnibus Lawa Cipta Kerja dicabut; serta meminta pemerintah memikirkan nasib dan kesejahteraan pengemudi Ojol Indonesia.

‘’Kami bukan minta dikasihani. Tapi tolong regulasinya harus diubah dong. Sebab, jika regulasi berubah, maka akan berpengaruh pada penghasilan pengemudi Ojol. Jika regulasinya tetap seperti sekarang, apa mungkin pengemudi Ojol sejahtera?,’’ kata Khrisna.

Baca juga :   Silaturrahmi, Gus Yahya Ingin NU-Muhammadiyah Bisa Kerja Sama Lebih Erat

Dalam aksi diam itu justru mendapat perhatian dari pejabat Kemenhub juga. Salah satunya adalah Budi Setiyadi, mantan Dirjen Hubungan Darat. Budi ditemani Tony, salah seorang Kasubdit  di kementerian yang mengurusi seluruh moda transportasi itu akhirnya mau merespons dan berdialog dengan para peserta aksi. Budi sendiri sekarang telah pindah diretorat lain.

Akhirnya terungkap dari Budi dan telah disepakati, bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setuju akan melakukan revisi terkait tarif Ojol. Sontak penjelasan pejabat tersebut disambut gembira oleh peserta aksi.

‘’Ini adalah kali terakhir mereka memberi janji. Jangan hanya pepesan kosong belaka,’’ kata Khrisna dengan nada tinggi.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kata Khrisna, pengemudi juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Karena hidup layak itu dijamin oleh Konstitusi. Sebagai kepanjangan tangan presiden, Kemenhub dinilai tidak dapat menjalankan amanah konstitusi. Dan itu menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga :   Zulhas Calon Menhub, Saleh: PAN Punya Segudang Kader

Sedangkan Humas Aksi Demo Aliansi BOM, Saham Lamganda Silalahi mengaku sudah tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan jika aksi Tanpa Kata dan Jahit Mulut itu, tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. ‘’Padahal, kami hanya minta kesejahteraan Ojol dapat terjamin. Padahal, Pak Menteri (Budi Karya Sumadi, Red) sudah nyaris hampir 10 tahun menjadi Menteri Perhubungan,’’ kata Ganda, sapaan akrab Saham Lamganda Silalahi kepada INDOSatu.co, Rabu (27/7).

Ganda menyitir pepatah, bahwa Diam adalah Emas. Karena itu, dia berharap, dengan aksi Tanpa Kata dan Jahit Mulut ini, akan membuahkan keputusan emas bagi seluruh kawan-kawan Ojol se-Indonesia. ‘’Dan dengan aksi Tanpa Kata dan Jahit Mulut ini, kesejahteraan pengemudi Ojol ke depan bisa terwujud pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya,’’ pungkas Ganda. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *