INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan agar wacana penundaan pemilu 2024 segera dihentikan.
“Stop wacana penundaan pemilu 2024. Jika memang tidak ada alasan kuat dan kedaruratan yang memaksa, kita harus menjaga konstitusi, sebagai hasil konsensus politik dari seluruh elemen bangsa. Konstitusi harus kita taati bersama sebagai aturan main bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Jangan biarkan tangan-tangan segelintir pihak di kekuasaan berupaya untuk memanipulasi suara rakyat,” tegas AHY saat melantik Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dan Maluku Utara Periode 2022-2027 di Jakarta International Expo, Selasa (15/3).
AHY mengaku heran ada pihak yang mengatakan, bahwa rakyat ingin penundaan Pemilu. Pertanyaannya, kata dia, rakyat yang mana? Bahkan, konon ada big data 110 juta warga mendukung penundaan pemilu. AHY meminta buka data itu, supaya publik juga paham bagaimana sebenarnya metodologi dan cara berpikir di balik pengambilan klaim-klaim suara rakyat itu. “Janganlah memanipulasi dan mempermainkan suara rakyat!” sambung AHY.
AHY juga menyampaikan bahwa sejak awal, ia sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPRD untuk menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024.
AHY mengatakan, bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan, dengan segala cara. Termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi.
“Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Kenapa cuma mundur 3 tahun, kenapa tidak 10 tahun? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup?” tanya AHY kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan.
“Mari kita semua waspada dan berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat kita, serta menjaga kelangsungan demokrasi dan masa depan bangsa dari permufakatan jahat tersebut. Jika yang baik diam, maka sama saja kita membiarkan negara ini masuk ke dalam jurang kehancuran,” lanjut AHY.
AHY juga sempat memaparkan beberapa hasil survei dari beberapa lembaga survei terkait respon masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu 2024. Survei LSI menunjukan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju diperpanjang masa jabatan Presiden RI Jokowi, apapun alasannya.
“Sebanyak 70,7 persen tidak setuju pemilu ditunda karena alasan Covid belum berakhir, 68,1 persen tidak setuju pemilu ditunda karena alasan pemulihan ekonomi, 69,6 persen tidak setuju pemilu ditunda karena alasan pembangunan IKN. Survei Indikator juga menunjukan bahwa 67,2 persen publik menginginkan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 yang harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi. 32,9 persen masyarakat kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali masa jabatan Presiden ditambah hingga 2027. Yang terakhir, Survei Litbang Kompas menyebutkan bahwa 62,3 persen masyarakat menginginkan pemilu tetap dilaksanakan 2024,” tandas AHY.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga sempat menayangkan video kejadian saat reformasi tahun 1998 lalu. Tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama. Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan, yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
“Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Semua itu menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan,” ucap AHY.
AHY mengungkapkan, dengan krisis moneter yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi nasional ketika itu. Rakyat yang susah dan tertindas, selalu melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan. Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya.
“Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang,” tandas AHY. (adi/red)
