INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bahwa suara rakyat harus didengar dengan baik. Rakyat harus diberi kesempatan untuk terlibat, inklusif dalam sebuah konsep pembangunan bagi diri dan bangsanya.
“Pemimpin harus menunjukkan good will (kemauan baik), bahwa dalam setiap rencana panjang, apalagi yang sifatnya strategis dan untuk menjawab persoalan rakyat, harus melibatkan rakyat. Siapa itu rakyat? Tentu semua elemen bangsa, dan tidak boleh hanya segelintir elit di Jakarta yang menentukan itu semuanya,” tegas AHY.
Penegasan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri perayaan HUT ke-14 TV One, Dialog Kebangsaan bertajuk “Indonesia Bangkit”, Senin (14/2) malam di Ballroom Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir juga sebagai narasumber dalam dialog tersebut, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan, bahwa masyarakat sering tidak dilibatkan secara menyeluruh atau utuh. Kalau pun ada perwakilan mungkin, kata AHY, tapi hanya menjadi formalitas belaka. Sehingga, yang seharusnya sebuah kebijakan publik, yang diambil dengan penuh keyakinan, walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memiliki legitimasi yang kuat ketika kebijakan publik itu diambil atas dasar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, utamanya yang terdampak langsung dari kebijakan-kebijakan publik tersebut,” AHY menambahkan.
Cukup banyak contoh beberapa waktu belakangan ini yang kontroversial karena seolah-olah dalam ruang gelap. Misalnya, kata dia, dalam Rancangan Undang-Undang Ciptaker. PD sama sekali tidak mempermasalahkan tujuan besarnya yang baik, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan investasi. Semuanya bagus, dan semua pemimpin pasti ingin seperti itu. Tetapi ketika ada proses yang aneh, tidak lazim, tiba-tiba tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, dipercepat, buru-buru, pokoknya ketok palu di tanggal 5 Oktober. Proses-proses seperti itulah yang akhirnya menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan.
Karena itu, AHY, meminta Fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk walk out (WO) dari proses yang dinggap cacat substansi dan cacat prosedur. Dan ternyata benar, waktu itu banyak yang turun ke jalan, lalu dianggapnya itu mengada-ngada, berlebih-lebihan.
Padahal, kata AHY, serikat buruh, serikat pekerja juga menuntut keadilan, karena produk Omnibus Law yang dianggap berat sebelah, menjadi dianggap sangat kapitalistik atau neo liberalistik. Sementara, aspirasi dari buruh, ingin kesejahteraannya diperhatikan, masa depannya lebih sustainable dan sebagainya. “Seolah-olah mereka menjadi tidak begitu penting. Negara itu untuk semua, seperti yang diucapkan Bung Uceng (Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, Red) tidak bisa diwujudkan dalam situasi dimana partisipasi publik tidak ditempatkan pada posisi yang mulia,” tegas AHY.
AHY mengatakan, tema Indonesia Bangkit yang diusung oleh TV One dalam acara ini selaras dengan spirit Partai Demokrat, Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit.
“Kondisi Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja, akibat pandemi Covid-19 yang cukup berkepanjangan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang tercinta. Semoga semua pihak bisa saling membantu agar kita bisa segera bangkit,” ucap AHY.
Selain menghadirkan para narasumber, dialog kebangsaan itu juga menghadirkan panelis lain, yaitu Faisal Basri, Effendi Gazali, Zainal Arifin Mochtar, dan Ulama kharismatik Abdullah Gymnastiar (A’a Gym), serta dipandu Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas (adi/red)
