INDOSatu.co – JAKARTA – Soal kinerja untuk APBN tahun anggaran (TA) 2021, pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin boleh mengklaim berbagai capaian-capaian yang telah ditorehkan. Namun, tidak demikian dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai berlambang bulan sabit oranye itu menilai, bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya upaya penanganan pandemi dan menjaga kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Fraksi PKS melihat bahwa kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian selama ini.
Pernyataan tersebut dipaparkan Hermanto, anggota F-PKS DPR RI saat menyampaikan Pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan V Tahun SIdang 2021-2022 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
“Padahal tahun 2021, peluang mencapai pertumbuhan tinggi cukup terbuka, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global. Tahun 2021, ekonomi global tumbuh hingga 6,11 persen, sedangkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3,69 persen,’’ kata Hermanto.
Realisasi pertumbuhan tahun 2021, kata Hermanto, telah melenceng jauh target 5 persen. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut dimaknai sebagai kegagalan pemerintah memacu pemulihan dan kesejahteraan rakyat. ‘’Dan harus diingatkan bahwa, sejak 2015, pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi,’ ujar Hermanto.
Bukan hanya itu. Fraksi PKS juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup rendah dibandingkan negara-negara G20. Tahun 2021, tutur Hermanto, pertumbuhan negara-negara G20 mencapai 6,1 persen, sedangkan Indonesia hanya tumbuh 3,69 persen.
Fraksi PKS menyebut, pencapaian Indonesia hanya lebih baik dari Jerman (2,9 persen), Jepang (1,66 persen), dan Saudi Arabia (3,3 persen). Selebihnya, misalnya, Australia (4,7 persen), Brazil (4,6 persen), Kanada (4,6 persen), India (8,3 persen), Italia 6,6 persen), Korea (4 persen), Meksiko (4,8 persen), Afrika Selatan (4,9 persen), Turki (11 persen), Inggris Raya (7,5 persen), Amerika Serikat (5,7 persen), dan kawasan Uni Eropa (5,2 persen).
“Mengamati data tersebut, Fraksi PKS menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia belum pulih dari krisis Covid-19 pada 2021. Selain itu, dampak krisis sektor kesehatan tersebut sangat mendalam bagi Indonesia yang menyebabkan ekonomi sulit bangkit. Hal tersebut, karena fundamental ekonomi Indonesia rapuh,’’ kata Hermnto.
Fraksi PKS menyimpulkan, bahwa kegagalan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi karena kegagalan mencapai target pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan PMTB. ‘’Masalah ini harus menjadi catatan penting, agar ekonomi ke depan menjadi lebih baik,” tandas Hermanto. (*)
