INDOSatu.co – JAKARTA – Banjir dan rob di wilayah utara Kota Semarang, tepatnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah menjadi perhatian serius pemerintah. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperhatikan nasib pekerja yang terdampak banjir rob.
Menurut Netty, banjir rob tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan mengganggu aktivitas ekonomi puluhan ribu pekerja yang mencari penghasilan di pabrik-pabrik sekitar.
“Informasi yang kami terima, perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut banyak yang meliburkan pekerjanya. Pemerintah harus memastikan agar tidak terjadi pemotongan gaji pekerja dan pengurangan hak lainnya akibat diliburkannya pekerja,” kata Netty dalam keterangan pers kepada wartawan.
Selain diliburkan yang berpotensi pengurangan gaji, kata Netty, kendaraan pekerja juga banyak yang terendam serta mengalami gangguan kesehatan.
“Banjir rob menimbulkan kerugian bagi pekerja. Ada banyak kendaraan mereka yang ikut terendam. Tidak sedikit juga pekerja yang mengalami sakit perut dan gatal-gatal,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Netty mengatakan, harus ada perhatian yang memadai dari pemerintah untuk mencari solusi atas persoalan pekerja korban rob. Biaya perbaikan kendaraan yang terendam banjir tentu tidak sedikit. “Apakah ini sudah masuk dalam perhatian pemerintah? Harus ada upaya pemberian subsidi kepada pekerja,” kata Netty.
Sebagaimana diketahui, banjir rob terjadi disebabkan oleh jebolnya tanggul yang dibangun pemerintah di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, beberapa waktu lalu. Netty mengapresiasi langkah pemerintah yang cukup sigap turun ke lapangan dan upaya penanggulangan kebutuhan pangan dengan mendirikan dapur umum.
“Setelah kondisi darurat, pemerintah juga harus menindaklanjuti dengan upaya mengatasi persoalan ekonomi pekerja yang berdampak banjir rob, seperti subsidi biaya perbaikan kendaraan serta perbaikan tanggul segera agar pelabuhan aman dan pekerja bisa kembali bekerja untuk menafkahi keluarga,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII tersebut. (*)
