INDOSatu.co – JAKARTA – Menyikapi kondisi politik terkini, terutama menjelang aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), tiba-tiba Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) kabinet secara mendadak. Sejumlah menteri dan pejabat negara tampak hadir dalam ratas tersebut.
Seluruh menko tampak hadir dalam ratas tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, juga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. juga tampak Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menkum HAM dan sejumlah pejabat setingkat menteri lainnya.
Rapat terbatas tersebut menarik perhatian publik karena dilakukan pada hari Ahad. Artinya, bukan jam efektif kerja kantor. Banyak spekulasi muncul, bahwa rapat tersebut sebagai respon dan mendahului akan adanya demo BEM SI yang akan digelar pada Senin (11/4).
Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi setidaknya menyampaikan lima hal penting dalam rangka persiapan pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024. Yang pertama, Jokowi meminta agar disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu serta pilkada serentak itu sudah ditetapkan.
‘’Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,’’ kata mantan Wali kota Solo ini.
Ini perlu dijelaskan, kata Jokowi, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden. Dan juga yang berkaitan dengan jabatan tiga periode. Karena, sudah jelas telah disepakati bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari dan pilkada dilaksanakan November 2024.
‘’Jadi, sudah jelas semuanya. Dan, tolong dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah harus dimulai pada Juni 2022. Bahkan, pertengahan Juni 2022, tahapan-tahapan pemilu itu sudah dimulai. Karena ketentuan UU-nya harus 20 bulan sebelum pemungutan suara,’’ kata Jokowi.
Yang kedua, kata Jokowi, pada 12 April nanti, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan agar segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Oleh sebab itu, Jokowi meminta wakil pemerintah nanti berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan agar pemilu dan pilkada, yang belum pernah punya pengalaman menggelar secara serentak itu betul-betul bisa terselenggara dengan matang.
Dan yang ketiga, kata Jokowi, yang ini segera dikejar juga, yakni penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. ‘’Ini saya minta Pak Menkopolhukam melakukan komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU, sehingga perencanaan programnya bisa didetilkan, sehingga regulasi yang disusun tidak multi tafsir, sehingga nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.
Yang keempat, kata presiden, yang segera diputuskan mengenai alokasi dana. Baik dari APBN dan APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak. ‘’Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun. Anggaran itu untuk KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun,” kata Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta agar didetilkan lagi, dihitung lagi, dan dikalkulasi lagi, baik anggaran dari APBN maupun APBD dan tolong dipersiapkan secara bertahap.
Yang kelima, Jokowi juga meminta pejabat terkait segera menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota yang berakhir masa jabatannya pada akhir 2022. Ada sebanyak 101 daerah. Jokowi minta agar disiapkan karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, 18 walikota yang harus diisi.
Jokowi meminta perlu diseleksi pejabat dan figur-figur pejabat daerah ini, sehingga betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga akan mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, yang memiliki leadership kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah sutuasi ekonomi yang tidak mudah ini. Sehingga, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik.
Diakhir pengarahannya, Jokowi memandang bahwa menghadapi tahun-tahun dan kontestasi politik itu, biasanya suhu mulai memanas. Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi yang masif kepada masayarakat. Terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. ”Kita harapkan itu tidak terjadi di Pemilu 2024,” kata Jokowi. (adi/red)
