INDOSatu.co – BOJONEGORO – Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Perhutanan Sosial (PS), semakin diminati dan mendapat sambutan dari kalangan masyarakat, terutama petani dekat hutan.
Untuk mematangkan program tersebut, digelar pertemuan antara kelompok tani, pemerintahan desa, dan LSM Pemberdayaan Kinerja Peduli Aset Negara (PK PAN) ini diinisiasi Kepala Desa Jari, Paryono bersama KTPM Ijo Royo-royo.
Menurut Kades Paryono, di tingkat masyarakat bawah, saat ini masih terjadi simpang siur pemahaman tentang program Perhutanan Sosial. Tak heran jika masih sering terjadi pro dan kontra di kalangan mereka.
Karena itu, kata Paryono, masyarakat perlu diberi pemahaman sejelas-jelasnya tentang program PS ini oleh pihak yang berkompeten, LSM PK PAN, salah satu contohnya. “Kami sangat mendukung program ini, asal benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat hutan lestari,” kata Kades Jari, Paryono.
Sementara itu, Alham M. Ubey, Sekretaris Umum LSM PK PAN Bojonegoro, mengatakan bahwa, pihaknya punya legal standing untuk mendampingi para petani hutan yang tergabung dalam kelompok tani untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan sesuai Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, tentang pengelolaan Perhutanan Sosial.
“Kami mendorong semua pihak, termasuk Pemkab, DPRD, serta semua kelompok sipil, termasuk pemdes dan Perhutani, melakukan terobosan-terobosan demi suksesnya program perhutanan sosial ini. Sebab, PS ini tujuannya adalah rakyat sejahtera, hutan lestari, dan lingkungan hidup terjaga,” jelasnya.
Menurut mantan jurnalis RCTI ini, progran PS ini merupakan solusi terbaik untuk penyelamatan kawasan hutan dan perbaikan lingkungan hidup, namun juga menyejahterakan masyarakat tani sekitar hutan.
Karena itu, LSM PK PAN akan terus mendorong masyarakat tani hutan untuk sadar dan mau segera memanfaatkan kebijakan negara yang menyerahkan separuh kawasan hutan negara ini untuk dikelola oleh masyarakat.
“Kementerian LHK sudah sangat jelas, separoh kawasan hutan di Jawa yang selama ini dikelola Perhutani, akan dikelola negara secara khusus. Saya kira masyarakat harus paham tentang ini, dan saya yakin Perhutani juga sudah sangat paham,” ujarnya.
Untuk itu, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro ini berharap, tidak ada gesekan-gesekan di tengah masyarakat, apalagi intimidasi-intimidasi terhadap kaum petani hutan.
“Jika masih ada bentuk-bentuk intimidasi, LSM PK PAN akan selalu hadir untuk membela petani hutan dan aktif terlibat dalam penyelesaian sengketa di lapangan,” tandasnya. (*)
