INDOSatu.co – NUSA TENGGARA TIMUR: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih memiliki angka stunting di atas 30 persen, bahkan 40 persen.
Salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mencapai 48,3 persen.
“Kabupaten dan Kota ini membutuhkan daya ungkit yang lebih ekstra dalam penanganan stunting. Sebab, prevalensi angkanya masih tinggi,” ungkap Muhadjir saat mendampingi presiden saat kunjungan kerja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Kamis (24/3).
Adapun pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan stunting di Indonesia. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedisiplinan protokol kesehatan, sehingga pandemi dapat segera berakhir.
“Jadi, Covid ini memang punya andil yang sangat besar terhadap lambatnya kita menangani stunting. Bahkan, di kabupaten dan kota, termasuk di NTT ini mengalami kenaikan drastis,” kata Muhadjir.
Ia menyebut, selama pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah masih bisa menurunkan angka stunting nasional yakni sekitar 1,7 persen per tahun. Sehingga, untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti membutuhkan penurunan sekitar 3-3,5 persen per tahun.
“Jadi kalau kita harus mencapai 14 persen tahun 2024, itu kira-kira butuh 3-3,5 persen per tahun. Berarti kita hanya menambah sekitar 1,3 persen saja,” jelas dia.
Muhadjir menambahkan, target penurunan stunting yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah.
“Hanya memang, kalau seandainya tidak bisa secara parsial, tetapi secara agregat nasional saya kira akan tercapai,” ungkapnya.
Menurut Menko PMK, secara agregat nasional kemungkinan besar target penurunan stunting bisa tercapai. Karena saat ini sudah ada kabupaten dan kota yang angka stuntingnya sudah satu digit.
“Jadi, ada beberapa kabupaten kota di bawah 10 persen. Sehingga, nanti secara rata-rata kalau 14 persen itu insya Allah asal kita kerja keras, bisa,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati agar target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dan itu harus tercapai.
Dia juga menitipkan kepala seluruh kepala daerah di Provinsi NTT, bahwa sumber daya manusia (SDM) itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan stunting, gizi, pendampingan calon-calon pengantin (catin) harus diperhatikan agar para catin tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah.
“Saya minta semua gubernur dan walikota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama, jangan sampai target 14 persen itu luput,” tegas Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengatakan pemerintah telah membuat strategi agar target penurunan stunting dapat tercapai.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyusun 12 provinsi mana saja yang menjadi prioritas dan provinsi mana saja yang harus menjalankan program-program tertentu.
“Secara nasional kita harus menskenariokan ke sana. Kalau saya sih harus optimistis ke sana. Mohon dukungannya, mudah-mudahan 14 persen insya Allah terwujud,” ujarnya. (adi/red)
