INDOSatu.co – JAKARTA – Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045. Namun, penyiapan SDM unggul masih harus menghadapi tantangan yang bernama “stunting”.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.
“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga, tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,” ujar Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, pada Kamis (20/1).
Rapat Koordinasi dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Johnny G. Plate Wamenag Zainut Tauhid, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BPS Margo Yuwono, qerta perwakilan Eselon 1 Kemensos, Kemendagri, Kemen PUPR Kemendikbudristek, Kementan, Bapennas Mensesneg, TNI-Polri.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Di antaranya, akan ada langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu.
Dia menyampaikan, pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuam sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, serta melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.
Kemudian, kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.
“Jadi, nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu,” tambah Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.
Selain itu, kata dia, juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.
Untuk melakukan itu semua agar bisa mencapai target penurunan 14 persen, Muhadjir menyampaikan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar K/L, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.
Selain itu, kata Menko PMK, Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik. “Yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini, sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya.”
Kemudian, lanjut Muhadjir, apabila pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. “Kunci dapat dibuka dengan panduan dari Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan analisis data dan Tim Sekretariat Bersama di Kemenko PMK,” ucapnya.
Muhadjir menegaskan, penanganan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih dengan isu penanganan stunting ini.
“Ini membutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu,” pungkasnya. (*)
