INDOSatu.co – JAKARTA – Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang membahas persoalan sosial, kebencanaan, haji, perlindungan anak dan isu-isu lainnya di Jawa Barat, berakhir kecewa. Mereka mengumpat gubernur dan bawahannya dianggap tidak menggubris kehadiran Komisi VIII.
Penyebabnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, beserta seluruh perangkatnya baik Sekretaris Daerah (Sekda) ataupun Asisten Daerah (Asda) tidak hadir. Padahal, sejatinya, Kunjungan Kerja Komisi VIII tersebut adalah dalam rangka untuk membahas persoalan sosial, kebencanaan, haji, perlindungan anak dan isu-isu lainnya yang ada di Jawa Barat.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII Singgih Januratmoko menjelaskan, kunker ini dimaksudkan dalam rangka menggali masalah-masalah apa yang ada di Jawa Barat untuk dapat diperjuangkan di pemerintah pusat.
“Kita juga sudah membawa kementerian-kementerian yang menjadi mitra Komisi VIII yang fokus pada soal keagamaan, sosial, dan lain-lain. Harapannya, tidak hanya menjadi beban di provinsi, tetapi bisa kita bantu nanti di pusat yang jadi mitra Komisi VIII DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko dalam keterangannya usai memimpin pertemuan dengan jajaran mitra kerja komisi VIII DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (27/3).
Senada dengan Singgih, Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menilai dengan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat dalam Kunker ini adalah pembuktian bahwa Komisi VIII DPR RI tidak dianggap penting dan berarti bagi Pemprov Jabar.
Padahal, peran Komisi VIII DPR RI dalam menyelesaikan persoalan haji, kebencanaan, sosial, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya merupakan hal yang penting dan sangat berarti karena anggota dewan dekat dengan masyarakat.
“Komisi VIII DPR RI yang membidangi soal kesejahteraan, kemiskinan, bencana, kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya menjadi persoalan penting yang harus direspon oleh gubernur, sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan harus dihadiri,” kata Kyai Maman,
Kalaupun ada agenda sebenarnya bisa saja beliau datang dulu di sini untuk bertemu kita, berdiskusi sebentar, setelah itu baru pelantikan untuk eselon II itu. Sekali lagi kami sangat menyayangkan untuk Gubernur Jabar Kang Dedi dan juga wakil gubernur termasuk juga Pak Sekda, mudah-mudahan ini adalah kali terakhir pemerintah Provinsi Jabar membuat komisi VIII DPR RI itu dianggap tidak berarti,” ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Gantina pun merasakan hal yang sama. Menurut Selly, dengan tidak hadirnya perangkat penting Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan ketidakseriusan Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan masyarakatnya.
“Karena biar bagaimanapun juga, Jawa Barat memiliki 50 juta penduduk yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Pusat, dimulai dari urusan kesejahteraan sosial ini dari mulai Kemensos, Kemenag, BNPB, MenPP-PA, BAZNAS, BWI dan tentu saja Jabar sebagai salah satu provinsi yang sangat potensial seharusnya bisa memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” tandas Selly.
Ketidakhadiran ini mencerminkan bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat yang tidak memiliki keterampilan mendelegasikan atau melibatkan jajaran di bawahnya untuk dapat menghadiri rapat terkait hal-hal strategis di Jawa Barat, sungguh ini sangat disayangkan. (*)
