INDOSatu.co – JAKARTA – Komisi II DPR RI akhirnya memberi deadline kepada pemerintah selama 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Padahal, PSU tersebut seharusnya sudah harus dilaksanakan Jumat (7/3).
Karena tidak ada rapat kerja (Raker) pada hari tersebut, sehingga laporan akan disampaikan pada Senin (10/3) mendatang. DPR memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak raker kemarin. Dan harusnya hari Jumat ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat tidak ada raker, jadi ditunda hari Senin.
”Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Effendi dalam keterangannya, Kamis (6/3).
Secara nasional, kebutuhan pendanaan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai Rp 750 miliar rupiah, di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, total anggaran bisa mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.
“(PSU) Nasional itu dari 24 PSU sekitar Rp 750 miliar di luar biaya pengamanan. Jadi kalau biaya plus minus biaya pengamanan, bisa mencapai Rp 900 sampai Rp 1 triliun,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Dede Yusuf juga menyoroti, dari 24 daerah yang menggelar PSU, sekitar 16 daerah tidak sanggup membiayai sendiri. Hingga saat ini, laporan dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pendanaan masih belum diterima.
“Nah, skemanya besok hari Senin akan dilaporkan kepada Komisi II. Dari 24 PSU mungkin sekitar 16 yang tidak sanggup membiayai sendiri. Provinsi belum melaporkan sih. Ini kita berbicara masih (tingkat) kabupaten/kota. Banyak faktor kenapa tidak bisa membiayai, salah satunya mungkin habis-habisan waktu Pilkada kemarin, jadi tidak mempersiapkan untuk adanya PSU,” papar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Dede Yusuf juga menyatakan, untuk pelaksanaan PSU di Jawa Barat sendiri menurutnya masih kondisi aman. Pemerintah Jawa Barat terdapat satu daerah yang PSU, kebutuhannya hanya Rp 60 miliar, pemerintah provinsi menyiapkan Rp 30 miliar, dan dari KPU punya SILPA, itu dipakai 30 miliar.
”Jadi, Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” tambahnya. (*)
