INDOSatu.co – JAKARTA – Kebijalan Presiden Prabowo Subianto terkait BPI Danantara terus menuai sorotan dari para ekonom. Alokasi dana sebesar Rp 300 triliun hasil efisiensi anggaran kepada BPI Danantara dinilai bisa merugikan perekonomian negara.
Pakar Ekonom dan Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat mengatakan, dana hasil efisiensi seharusnya digunakan untuk menutup kerugian ekonomi di masyarakat.
Menurut Nur Hidayat, Danantara merupakan investasi jangka panjang yang belum jelas masa depannya. Prabowo sama saja mempertaruhkan masa depan Indonesia kepada lembaga yang belum teruji.
“Pemotongan anggaran seharusnya digunakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang sedang dialami masyarakat, bukan malah dikunci dalam investasi jangka panjang yang tidak memberikan dampak langsung,” kata Nur Hidayat kepada wartawan Rabu (26/2).
Nur Hidayat menilai, keputusan Prabowo hanya akan memperburuk keadaan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa semakin terkikis dengan kebijakan yang tergesa-gesa.
Lebih lanjut, dia mengatakan, uang sebesar Rp 300 triliun bisa digunakan untuk mengoptimalkan sektor-sektor perekonomian yang anjlok. Jika digunakan untuk modal Danantara, Nur Hidayat merasa pertumbuhan ekonomi Tanah Air bisa semakin buruk di masa depan.
“Dalam kondisi ekonomi yang sedang berjuang untuk bangkit, keputusan ini hanya akan memperparah kesulitan rakyat dan memperlambat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
“Pemerintah seharusnya memahami bahwa hasil efisiensi anggaran bukanlah dana yang bisa disimpan begitu saja tanpa memikirkan kebutuhan mendesak rakyat,” tegas Mad Nur.
Ia melihat, saat ini jutaan orang masih berjuang dengan daya beli yang melemah dan biaya hidup yang meningkat. Tak hanya itu. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga masih kurang optimal dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, Nur Hidayat merasa keputusan Prabowo sangat terburu-buru untuk mempercayakan uang RP 300 triliun kepada lembaga baru.
“Alih-alih menyimpan dana dalam bentuk investasi yang baru akan terlihat manfaatnya dalam jangka panjang, lebih baik dana tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung,” pungkas Nur Hodayat. (*)
