INDOSatu.co – JAKARTA – Gebrakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran belanja di sejumlah kementerian dan lembaga serta dana transfer ke pemerintah daerah 2025 mendapat perhatian dari Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.
Menarik perhatian bagi Anthony karena jumlah anggaran efisiensi tersebut sangat fantastis, yakni mencapai Rp 306,7 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga dipotong Rp 256,1 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,6 triliun. Pos Sementara, pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.
Dilihat sekilas, kata Anthony, tidak sedikit masyarakat yang terkejut. Bahkan, banyak pihak prihatin terkait aksi efisiensi itu. Sebab, pemangkasan anggaran tersebut diyakini akan membuat ekonomi kontraksi. Seolah-olah, pemotongan anggaran ini akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.
”Tetapi sebenarnya, keprihatinan tersebut tidak ada berdasar. Pemotongan pos anggaran belanja ini tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp 3.621,3 triliun,” kata Anthony kepada INDOSatu.co, Senin (10/2).
Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, ungkap Anthony, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi. Istilahnya ceteris paribus.
”Artinya, kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi,” tukas pakar ekonomi senior tersebut.
Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya, kata Anthony, merupakan kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya.
”Ini adalah salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan,” kata Anthony.
Dalam hal ini, beber Anthony, ekonomi politik anggaran presiden Prabowo nampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin, yang menjadi sasaran makan bergizi gratis (MBG).
”Dan itu sah-sah saja. Karena MBG itu merupakan realisasi janji kampanye saat Pilpres 2024 yang lalu,” kata Doktor Alumni Erasmus University, Rotterdam, Belanda, itu. (*)
