INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa, jabatan lima tahun Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, akan digunakan semaksimal mungkin untuk menghapus kemiskinan di Indonesia.
“Itu memang sudah menjadi tekad beliau untuk menghapus kemiskinan dengan sungguh-sungguh,” kata Ahmad Muzani dalam acara Rapat Konsolidasi Asosiasi Peternak & Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), di Yogyakarta, Rabu (11/12) malam.
Adapun sumber kemiskinan yang bisa dihapus menurut Presiden Prabowo Subianto, lanjut Ketua Dewan Pembina APPSI ini, adalah bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan atau nelayan.
“Di bidang pertanian, beliau total sungguh-sungguh melakukan upaya membantu petani kita salah satunya dengan mencetak lahan sawah baru. Pencetakan sawah baru di satu sisi menciptakan lapangan kerja, di sisi yang lain menciptakan sumber pangan baru sehingga tidak kekurangan beras. Efek jangka panjangnya, kita tidak lagi impor beras. Hal itu, membuat devisa negara bisa dihemat,” jelasnya.
Selain itu, ungkap Muzani, Presiden Prabowo juga akan menambah anggaran untuk pupuk. Sebab, ketika pupuk tersedia dan terjangkau, petani akan lebih semangat lagi menanam di ladang masing-masing.
“Terbukti produk pertanian melimpah sekarang ini. Menurut pembicaraan saya dengan Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Menteri koordinator Bidang Pangan, belum pernah ada dalam sejarah stok pangan melimpah seperti sekarang ini,” ujar pria yang juga Sekjen Partai Gerindra ini.
Karena itu, kata Muzani, tahun 2025 sepertinya Indonesia tidak perlu mengimpor beras. Sebab, beras Indonesia sudah diupayakan akan dicukupi di dalam negeri dari hasil para petani pribumi.
“Kalau itu betul, maka kita akan menghemat devisa besar sekali dan itu adalah salah satu langkah untuk menghapus kemiskinan. Termasuk langkah untuk mendatangkan sapi perah. Mengapa? Sebab, produksi susu kita sekarang ini kurang lebih 22 persen saja dari total konsumsi susu nasional. berarti ada hampir 80 persen yang harus diimpor,” imbuhnya.
Dijelaskan Muzani, kalau nanti kewajiban minum susu nasional diharuskan, maka kebutuhan konsumsi susu nasional akan naik. Produksi susu yang awalnya 22 persen akan menjadi 8 persen dari total kebutuhan konsumsi susu nasional.
“Untuk mengatasi ini, pemerintah berencana untuk impor sapi perah dari Australia dan Brazil. Yang harus dijaga betul adalah, jangan sampai sapi-sapi impor ini jatuh ke industriawan dan pedagang besar atau pelaku usaha besar, tapi semestinya ke pelaku usaha kecil. Itu satu cara lainnya, untuk meningkatkan penghasilan menghilangkan kemiskinan,” pungkas alumni Pelajar Islam Indonesia (PII)) ini. (*)
