Terkait Tinjau Ulang PSN PIK 2, Aus Hidayat: Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo

  • Bagikan
LANGKAH TEPAT: Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur (kanan) menyambut gembira dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi Pengembangan PSN PIK 2 yang penuh kontroversial itu. .

INDOSatu.co – JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyambut gembira dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

“Saya mendukung rencana ini. Agar Presiden baru benar-benar mengaji ulang apakah PIK 2 itu tepat dijadikan PSN atau tidak. Karena sudah begitu banyak suara yang menggigatkan, tetapi tidak digubris oleh pemerintahan sebelumnya,” ujar Aus melalui rilis resmi kepada wartawan, Jumat (29/11).

Baca juga :   Berpotensi Rusak Tata Kelola Minerba, Aleg PKS Khawatir Bisa Jatuhkan Wibawa Ormas

Penunjukkan PIK 2 sebagai PSN terjadi pada medio Maret 2024 oleh mantan Presiden Jokowi. Dalam proyek itu akan dikembangkan kawasan seluas 1.756 hektare yang direncanakan dengan nama ‘Tropical Coastland’ untuk tujuan parawisata baru berbasis hijau.

Tapi kemudian, menurut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, proyek ini akan dikaji apakah memenuhi empat kategori PSN yang ditetapkan oleh Prabowo.

Baca juga :   Kalah Gugatan di WTO, Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah Revisi Tata Kelola Nikel

“Evaluasi ulang ini sekaligus menunjukkan bahwa Bapak Prabowo punya independensi menjalani jabatannya sebagai kepala negara. Presiden punya hak untuk meninjau proyek presiden sebelumnya apakah dilanjutkan atau tidak,” tukas Aus.

Ia pun memberi catatan bahwa yang layak masuk sebagai PSN harusnya proyek yang benar-benar dampaknya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat, bukan hanya segelintir orang apalagi kelas atas.

Baca juga :   Agresi Israel ke Palestina, Guru Besar UIN Syahid: Lawan Kezaliman dengan Segala Cara

PSN PIK 2 sendiri merupakan garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Proyek tersebut sebenarnya murni proyek swasta. Ironisnya, oleh Jokowi malah dilabeli sebagai PSN, yang tentu akan kaitan dengan APBN dan sebagainya. PSN PIK 2 menimbulkan polemik dan berbuntut pada pelaporan terhadap aktivis M. Said Didu ke Polres Tangerang. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *