Survei IPO, Anies Ungguli Ganjar-Prabowo, Refly: Jadi Bahan Analisa Saja

  • Bagikan
LOW PROFILE: Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan selalu unggul dalam hasil survei. Hasil tersebut tak lepas dari Anies yang dinilai sukses menjadi DKI Jakarta dalam berbagai bidang kinerja.

INDOSatu.co – JAKARTA – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terbaru. Hasilnya, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil menempati urutan pertama dengan suara 21,3 persen.

Anies Baswedan menyalip jauh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang biasanya berada di posisi teratas.

Dalam survei IPO kali ini, Ganjar Pranowo justru berada di posisi ketiga dengan suara 11,6 persen.

Selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kini elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno justru meroket dan bertengger di posisi kedua dengan perolehan suara 13,8 persen.

Baca juga :   Tak Usah Maksa Cari Pejabat Harus NU, Gus Yahya: Yang Penting Adil dan Amanah

Menanggapi hasil survei yang dilaksanakan pada 29 November 2021 itu, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membaca hasil survei lembaga.

Refly mengatakan bahwa, hasil survei tersebut cukup dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa saja, bukan sebagai patokan.

“Jadi, kita harus hati-hati dalam menilai survei ini. Jadikan saja sebagai bahan untuk menganalisa, tetapi tidak bisa dijadikan patokan penuh,” kata Refly Harun, dikutip melalui kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, (9/12).

Baca juga :   Rencana Deklarasi Jabatan Presiden Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan APDESI terkait Sumpah Jabatan

“Karena kalau surveinya konsisten dengan metodologi yang sama, dengan periode yang sama, seharusnya hasilnya tidak jauh berbeda. Kalau hasilnya jauh berbeda, Prabowo dari nomor satu lalu terpelanting nomor lima, kemudian Sandiaga yang tadinya nomor enam jadi nomor dua, nah itu barangkali kita harus berhati-hati cara membacanya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Refly berharap bahwa, siapapun presidennya, presidential threshold bisa dihilangkan agar demokrasi di Indonesia bisa bertumbuh subur.

Baca juga :   Mulai Buka Data, Pansus Hak Angket Temukan Dugaan Koruptif dalam Pelaksanaan Haji 2024

Dia menilai, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah membangun sistem elektoral yang lebih solid dibandingkan dengan mengandalkan individu untuk membangun negeri.

“Ketimbang kita mengandalkan orang per orang untuk dijadikan calon presiden, jauh lebih baik kalau kita itu membangun sistem elektoral yang lebih baik, lebih solid,” pungkas alumni UGM Jogjakarta ini. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *