INDOSatu.co – JAKARTA – Nataius Pigai langsung tancap gas. Begitu resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (21/10), menteri asal Papua tersebut memiliki rencana besar terkait dengan kerja dan implementasi di kementerian yang dipimpinnya.
”Saya mau bangun universitas HAM bertaraf International. Terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM, termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll,” kata Natalius dalam rlisnya yang dikirim ke redaksi INDOSatu.co, Rabu (23/10).
Meski membangun universitas bertarap internasional, Natalius ingin kampus tersebut tetap dipimpin oleh putra Indonesia. Dia tidak ingin orang asing menjadi pucuk pimpinan di universitas tersebut. Dan impian besarnya, Natalius ingin mewujudkannya tidak berlama-lama. ”Lebih cepat lebih baik,” kata Natalius singkat.
Dengan memiliki kampus HAM bertaraf internasional, Natalius berharap kampus tersebut akan menjadi ikon Indonesia di panggung HAM dunia. Bahkan, Natalius meyakini universitas HAM itu akan menjadi satu-satunya yang ada di planet bumi ini. Karena itu, keinginan tersebut tetap dikomunikiasikan dengan Presiden Prabowo.
Apalagi, membangun universitas HAM itu juga butuh anggaran yang memadai. Meski demikian, Natalius punya ancar-ancar kampus tersebut membutuhkan anggaran triliunan. Selain itu, Natalius juga akan menggelorakan SADAR HAM, yakni program membangun kesadaran HAM di tengah-tengah masyarakat. Dia merencakan siap membangun SADAR HAM di 78 ribu desa, dan beberapa program lainnya.
”Dan masih banyak lagi program-program ke depan untuk mengimplementasikan HAM di Indonesia. Karena itu, saya ingin untuk merealisasikan program-program itu, anggaran kementeriannya bisa naik menjadi Rp 20 triliun,” kata mantan Komisioner HAM tersebut..
Tak urung pernyataan Natalius yang ingin menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun itu mendapat tanggapan dari diplomat sekaligus mantan wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Apalagi anggaran untuk HAM sebelumnya hanya Rp 60 miliar. ”Kenaikan itu tidak masuk akal,” kata Dino yang merespon Natalius dalam jejaring sosial akun X (dulu twitter) miliknya.
Dino yakin program Natalius tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR, karena akan menghamburkan uang negara untuk program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi. Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus menjaga kredibilitas kementeriannya.
”Koordinasi dulu dengan Menko-nya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, Anda (Natalius, Red) sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi. Credibility is everything (Kredibilitas adalah segalanya, Red),” pungkas Dino.
Merespon tanggapan Dino, Natalius memimnta agar Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan dirinya, dan jangan asal merespon. ”Saya sih maunya Rp 20 triliun, kalau negara sanggup,” pungkas Natalius. (*)
