INDOSatu.co – TUBAN – Dengan menggandeng Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih di Pantai Cemara Tuban (15/10), siang tadi.
Acara yang dikemas dalam dialog kepemiluan bersama masyarakat dihadiri Komisioner KPU Jawa Timur Insan Qoriawan, Akademisi dari Universitas Trunojoyo Ahmad Fauzin, dan perwakilan pemuda dari Karang Taruna Jawa Timur Eko Handrianto.
Dalam sambutannya, Insan Qoriawan menyampaikan, kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilihan tidak hanya melaksanakan pemilihan saja, akan tetapi KPU juga memiliki tanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
“Karena keterbatasan kami, sehingga kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk sosialisasi kami lakukan, asal bukan bekerja sama dengan partai politik,” terang Insan.
Pria asal Pasuruan tersebut menambahkan, Pilkada kali ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena dilakukan secara serentak di 37 provinsi, dan 529 kabupaten/kota secara nasional. Untuk menyentuh semua kalangan masyarakat, akan sangat terbatas, sehingga dengan cara bekerja sama dengan kelompok masyarakat seperti ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 27 November mendatang.
Dalam acara tersebut, Ahmad Fauzin, selaku pemateri dari kalangan akademisi menyampaikan tema tentang partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya diperoleh hasil bahwa 36 persen masyarakat Jawa Timur ternyata tidak mengetahui kapan Pilkada itu akan dilaksanakan, 56 persen mengetahui, dan 8 persen sisanya tidak menjawab.
Masih dalam hasil survei dari lembaganya terdapat 50 persen masyarakat merasa suaranya didengar dan sisanya tidak dalam pemilihan. sebanyak 58 persen merasa hasil pemilihan berjalan belum adil dan sisanya menerima hasil pemilihan. 55 persen berminat dalam politik transaksional. Dan yang menjadi perhatian 51.5 persen masyarakat merasa wajar dalam politik uang.
Dia juga menambahkan bahwa angka partisipasi merupakan ruh dari Pilkada. Jika rendah angka partisipasinya, maka perlu adanya evaluasi dari sistem pemilihan di negeri ini. “Rendahnya partisipasi akan mengurangi legitimasi dan kualitas kepala daerah,” ungkap Dosen asal Lamongan tersebut.
Fauzin menambahkan, jika angka partisipasi masyarakat rendah dalam pemilihan umum, mungkin bisa melakukan penggantian mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun akan banyak hal yang terkait dengan hal tersebut. Maka semakin banyak angka partisipasi masyarakat akan semakin baik.
Sebagai pemateri selanjutnya, yakni Eko Hardianto dari kalangan pemuda menyampaikan bahwa partisipasi dari kelompok masyarakat dalam sosialisasi bisa lebih dimaksimalkan. Adanya perkumpulan ibu PKK dan para tokoh beserta jaringannya akan membantu sosialisasi dalam pemilihan umum. (*)
