INDOSatu.co – JAKARTA – Berbagai statemen Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disikapi serius oleh Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Bahkan, agar berbagai tudingan AHY tidak menjurus ke fitnah, PD KLB Deli Serdang minta AHY perlu menjelaskan maksud dan tudingannya selama ini ke publik.
Melalui juru bicara, Muhammad Rahmad, Partai Demokrat KLB Deli Serdang menginventarisasi berbagai tudingan AHY yang dialamatkan ke berbagai lembaga negara dan perorangan itu. Diantaranya, melukai para senior Partai Demokrat, menuding Istana (pemerintah) ada di belakang konflik Partai Demokrat, menuding Megawati Soekarnoputri menggulingkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menuding Kepala KSP Moeldoko begal Partai, menuding Menkum-HAM membela kubu PD KLB Deli Serdang, dan belakang, AHY menarik-narik institusi TNI dalam pusaran konflik Partai Demokrat. Statemen itu dilontarkan AHY ketika masih di Amerika Serikat. “Semua tudingan AHY itu harus dibuktikan jelas data dan fakta, jika tidak, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru,” kata Rahmad.
Dalam konflik Partai Demokrat misalnya, kata Rahmad, AHY telah melukai hati banyak orang tua atau orang yang dituakan. AHY pernah menuduh kudeta di Partai Demokrat yang dibekingi oleh orang dalam istana. Tuduhan itu tentu beralamat langsung kepada Presiden Jokowi karena hanya Presiden Jokowi yang menjadi atasan Moeldoko. Kemudian AHY juga menuduh pemerintah terlibat kudeta partai demokrat. Hal itu telah membuat hati Pak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM terluka, dan juga membuat sakit hati Pak Mahmud MD, Menko Polhukam.
Tak cukup hanya sampai disitu, kata Rahmad, AHY melalui juru bicara partai, juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meski kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati Soekarnoputri dan hati keluarga Gus Dur yang sangat dihormati rakyat Indonesia.
Dalam kaitan Partai Demokrat, kata Rahmad, AHY juga terus berusaha menyeret Presiden Jokowi kedalam kisruh Partai Demokrat dengan cara mengait-ngaitkan keterlibatan lembaga kepresiden seperti Kepala Staf Presiden kedalam konflik Partai Demokrat.
Menurut Rahmad, AHY justru mencederai demokrasi dengan membawa-bawa nama rakyat, dan mengklaim bahwa KLB atau Kongres Luar Biasa itu adalah illegal. AHY dalam hal ini berpikir sesat dan hilang rasa adilnya hanya karena takut kekuasaannya hilang dan takut menjadi rakyat biasa.
KLB itu, jelas Rahmad, adalah produk legal dan dijamin keberadaannya oleh Undang-undang Partai Politik. Bahkan KLB atau sebutan lain, diatur dengan sangat jelas dalam AD ART semua Partai Politik.
AHY dengan gaya bahasa nya yang terdidik, ungkap Rahmad, juga telah menuduh bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Pertanyaannya adalah, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli?
“AHY jangan merendahkan para aparat penegak hukum kita di Indonesia, bahwa mereka bisa dibeli. Itu adalah pelecehan terhadap aparat hukum kita,” kata dia.
Dan yang lebih melukai perasaan, AHY juga mengklaim bahwa dia telah diberi peringatan oleh para seniornya di TNI. Bahkan, AHY menyebut bahwa seniornya di TNI itu mengingatkan terhadap upaya membeli hukum. Sepertinya AHY ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini, para seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan-masukan kepada AHY.
Pertanyaannya, siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHY, bahwa hukum itu bisa dibeli? Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik Demokrat yang standing politiknya saat ini adalah oposisi pemerintah?
“Kami justru sangat ingin meminta konfirmasi ke Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika Perkasa. Siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY, Ketua Umum Partai oposisi pemerintah itu?,” kata Rahmad bernada tanya.
Panglima TNI, kata Rahmad, perlu menjelaskan kepada publik dan mengungkapkan fakta, apakah yang disebut AHY itu benar? Jika benar, tolong dijelaskan, apa motif petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY? Ini penting dan perlu diketahui publik karena AHY telah menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Ini juga penting agar TNI tidak tercemar nama baiknya. Apakah ini hanya karena arogansi oknum personal yang sudah mundur dari TNI karena haus kekuasaan untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta, atau karena apa?
“Jangan sampai isu keterlibatan petinggi TNI di politik praktis Partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah ini sampai membahayakan keamanan dan masa depan kita bernegara,” kata Rahmad.
Jika dibuka lembar demi lembar, Rahmad mengungkap banyak sekali ulah AHY yang menyakiti hati orang yang dituakan. Karena itu, kata Rahmad, jika AHY mulai sadar untuk menghormati dan menghargai orang tua, mulailah menyicil untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan kepada para senior, pendiri, dan tokoh-tokoh utama awal Partai Demokrat berdiri.
“Juga kepada kader kader yang dipecat AHY dan yang diperlakukan AHY dengan tidak adil saat Pilkada, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini telah dibohongi oleh gaya politik AHY yang pura pura santun dan pura pura merakyat,” kata dia. (adi/red)
