INDOSatu.co – TUBAN – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terkait jumlah warga miskin se-Jawa Timur tahun 2023 yang diumumkan Mei 2024, menyisakan masalah bagi Kabupaten Tuban. Dalam rilis tersebut, Kota dengan sebutan Bumi Ronggolawe itu berada di urutan lima terbawa dari 38 kabupaten dan kota se-Jatim. dari jumlah warga miskin di Jatim sebanyak 3.982.690 jiwa.
Dengan jumlah penduduk 1.198.012 jiwa di Tuban, terdapat 171.240 warga dalam kategori miskin. Kemiskinan di Tuban jika diprosentase mencapai kurang lebih 14,91 persen. Seperti daerah lain, upaya menurunkan kemiskinan sebenarnya sudah dilakukan, tapi hasilnya masih nihil.
Ketua DPRD Tuban M. Miyadi saat ditemui INDOSatu.co mengaku tidak kaget dengan rilis dari BPS Jawa Timur tersebut. Bahkan, kemiskinan ekstrem di Tuban sebenarnya sudah lama terjadi. Dan, kata politisi PKB itu, upaya menurunkan kemiskinan warga masih belum begitu nyata.
Karena itu, ungkap Miyadi, DPRD akan terus mendorong eksekutif dapat memasifkan programnya untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten Tuban. Miyadi berharap rilis dari BPS tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Tuban untuk terus mengurangi angka kemiskinan di Tuban.
“Yang pasti, kami terus mendorong agar program yang dilakukan eksekutif untuk menurunkan angka kemiskinan itu bisa berjalan efektif,” tegas Miyadi.
Ditanya soal terobosan dari DPRD untuk membantu mengatasi kemiskinan kedepan, Miyadi mengungkapkan bahwa, DPRD sudah melakukan pengkajian pada APBD dan PAPBD serta menyinkronkan program kerja dengan RPJMD, visi dan misi Bupati, dan anggaran daerah, bersama dengan eksekutif untuk menyelaraskan program.
‘’Meski demikian, semua itu tetap tergantung kepada kepala daerah. Mengurangi kemiskinan itu menjadi penting atau justru lebih memprioritaskan program yang lain. Jadi, semua tergantung eksekutif (bupati, Red),’’ kata Miyadi.
Miyadi berharap, program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dia ingin hasil dari program pemkab itu bisa berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
‘’Sekali lagi, harus menjadi bahan pemikiran yang intensif terkait masalah kemiskinan di Tuban itu,’’ kata Miyadi.
Miyadi menengarai, program-program yang dilakukan oleh eksekutif sebaiknya tidak terkosentrasi pada pembangunan infrastruktur dan fisik saka. DPRD menekankan, untuk mengurangi kemiskinan, selayaknya program pembangunan infrastruktur dan fisik lebih diarahkan untuk program kesejahteraan guna mengurangi angka kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Tuban Arif Handoyo ketika dikonfirmasi INDOSatu.co terkait dengan rilis BPS Jatim, tidak berada di kantornya. Menurut beberapa pegawai Dinas Kominfo, Arif Handoyo sedang tidak berada di kantor. Sayangnya, pegawai tersebut tidak membeberkan kemana perginya Arif Handoyo.
‘’Pak Kadin (Arif Handoto, Red) sedang tidak ada di tempat (kantor, red) mas,’’ kata salah satu pegawai Kominfo. (*)
Berikut ini daftar peringkat lima besar kabupaten dan kota yang memiliki warga paling banyak di Jawa Timur;
- – Tuban 14.91% (dari total jumlah penduduk 1.258.368 jiwa)
- – Kabupaten Probolinggo 17.19% (dari total jumlah penduduk 1.163.859 jiwa)
- – Sumenep 18.70% (dari total jumlah penduduk 1.124.436 jiwa)
- – Bangkalan 19.36% (dari total jumlah penduduk 1.024.581 jiwa)
- – Sampang 21.76 % (dari total jumlah penduduk 988.360 jiwa)
