INDOSatu.co – BOJONEGORO – Aksi demo LSM Angling Dharma yang menyoroti anggaran lauk pauk untuk rumah dinas bupati di gedung DPRD Bojonegoro mendapat perhatian serius dari Pemkab setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah perlu menjelaskan terkait sorotan anggaran lauk pauk untuk bupati tersebut. Harapannya, agar tidak menjadi prasangka negatif di tengah masyarakat.
Tak hanya itu. Nurul juga menjelaskan anggaran lauk pauk untuk rumah dinas Wakil Bupati dan Sekda Bojonegoro. Dia mengungkapkan, bahwa anggaran lauk pauk itu sudah sesuai mekanisme serta regulasi yang berlaku.
“Ketentuan terkait anggaran lauk pauk itu sudah sesuai pembahasan serta persetujuan tim Banggar DPRD,” terang Nurul Azizah, Rabu (17/11)
Nurul menyatakan, anggaran lauk pauk untuk Bupati Bojonegoro tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah melalui supervisi yang ketat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semua sudah sesuai prosedur serta review oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, berarti anggaran lauk pauk bupati tidak ada yang dilanggar. Khan sudah sesuai mekanisme yang ada,” terangnya.
Diungkapkan juga, lauk pauk pejabat sudah lazim dan hal itu juga berlaku pula untuk Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto. Tidak hanya di Bojonegoro, ungkap Nurul, hampir seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia juga ada anggaran tersebut untuk rumah dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Hampir dipastikan anggaran lauk pauk itu ada dan melekat dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Nurul. (*)
