INDOSatu.co – JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu resmi mengumumkan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024. Meski demikian, PKS masih harus berkoalisi dengan partai lain.
Syaikhu mengungkapkan, PKS menyadari tidak bisa mengusung pasangan calon sendirian di Pilgub Jakarta karena belum memenuhi syarat. PKS mendapatkan 18 kursi di DPRD Provinsi Jakarta, sedangkan syarat minimal sebanyak 22 kursi, artinya kurang empat kursi.
“PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung duet Anies-Sohibul Iman ini,” kata Syaikhu dalam pidato dalam pidato Sekolah Kepemimpinan Partai yang dikutip melalui livestreaming PKSTV, Selasa (25/6).
Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII ini menegaskan sudah menjalin komunikasi dengan partai untuk mengusung Anies-Iman. Komunikasi sudah dilakukan dengan partai yang pada Pilpres 2024 bermitra, yakni NasDem dan PKB.
“Kami terus menjalin komunikasi dengan partai politik, khususnya dengan NasDem. Sudah silaturahmi ke Pak Surya Paloh dan alhamdulilah diterima dengan hangat dan mendapat sinyal untuk dapat bekerja sama di Pilkada DKJ ini,” jelas Syaikhu.
Menurut dia, dalam waktu dekat akan ke PKB. “Sebenarnya sudah komunikasi telpon dengan Gus Imin (Ketua DPP PKB). Kebetulan beliau saat itu lagi di pesawat. Insyaallah setelah ini, kita akan berkomunikasi dan silaturahmi dengan PKB,” kata Syaikhu.
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini optimistis rekan koalisi di Pilpres 2024 bisa kembali bersatu di Pilgub Jakarta. “Semoga bisa bersatu mengusung kepemimpinan di Pilgub DKJ ini,” pinta mantan wakil walikota Bekasi itu.
Syakhu mengungkapkan, duet Anies-Sohibul Iman ini potensial dan menjadi kandidat yang berpeluang menang. Dia pun mengajak para pengurus, kader, dan simpatisan PKS untuk terus mendoakan dan berjuang untuk Anies dan Sohibul Iman meraih kemenangan di Jakarta.
Seperti diketahui, PKS mengumumkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai cagub dan cawagub di Pilgub Jakarta. Keputusan tersebut berdasarkan usulan dari DPW PKS Jakarta serta masukan dari berbagai kalangan; seperti pakar, tokoh masyarakat, ulama, habaib, tokoh lintas agama, cendikiawan, serta masyarakat yang datang ke DPP PKS. (*)
