INDOSatu.co – JAKARTA – Sikap Rektor Universitas Riau (Unri) Prof. Sri Indarti yang mempolisikan mahasiswanya sendiri karena memprotes mahalnya biaya kuliah mendapat perhatian serius dari kalangan politisi di Senayan (Gedung DPR/MPR RI). Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira pun angkat bicara.
Menurut Andreas, sikap Rektor Unri tersebut mencerminkan kampus yang tidak hanya komersialisasi tapi juga sudah kriminalisasi. Sikap tersebut tidak tumbuh dana berkembang di lingkungan kampus yang menjadi pusat dan aktivitas pendidikan akademik.
“Rekor Unri itu baperan. Justru kita harus memperoleh koreksi seperti ini. Karena dunia kampus memberikan kesempatan untuk mengekspreksikan pendapat, atau bahkan pandangan yang berbeda sekalipun,” ujar Andreas dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/5).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan justru pandangan kritis yang berkaitan dengan masa depan mahasiswa itu sendiri mencerminkan sesuatu yang bagus. Karena itu, tegas Andreas, kampus harus mau mendengar.
“Ada beberapa kampus yang bahkan pihak dekanat atau rektorat turun langsung untuk mau mendengar, sehingga tidak sampai dari komersialisasi berubah jadi kriminalisasi,” pungkas Andreas.
Mendapat kritik tajam berbagai pihak, akhirnya Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti mengaku telah mencabut laporan terhadap mahasiswa Khariq Anhar yang mengkritik uang kuliah tunggal (UKT). Dia mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk tidak melanjutkan laporan tersebut.
Sri mengaku tak berniat mengkriminalisasi Khariq. Dia membuka ruang kritik termasuk soal kebijakan uang kuliah. (*)
