INDOSatu.co – JAKARTA – Guru Besar (Gubes) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menyatakan, penggelontoran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara gila-gilaan oleh Presiden Jokowi berdampak mendongkrak elektabiltas paslon 02 Prabowo-Gibran (Pragib), tetapi buruk terhadap ekonomi nasional.
Dia menyatakan hal itu ketika sebagai saksi ahli paslon 03 Ganjar-Mahfudz di persidangan MK, Selasa, 2 April 2024. Sidang itu mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) capres sampai saat ini masih berlangsung.
Dijelaskannya, bansos sebenarnya merupakan skema dari World Bank yang disebut sebagai Jaring Pengaman Sosial (social safety net) yang diberikan pemerintah kepada rakyat untuk menjaga rakyat tidak semakin miskin atau terperosok pada situasi miskin struktural.
Di Indonesia, bansos pernah diterapkan pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang parah, lalu pada 2008 karena harga-harga melambung akibat inflasi dan pada 2020 karena pandemi Covid 19.
Tetapi pada 2023, bansos digalakkan lagi dengan tujuan melawan inflasi dan dampak El-Nino. Menurut Didin, alasan menaikkan bansos itu tidak tepat, sebab inflasi dalam beberapa tahun terkendali di bawah 3 persen sedangkan dampak El-Nino tidak terlalu berat bahkan pada November 2023, El Nino sudah berhenti.
Yang menimbulkan tanya, lanjut Didin, pada 2024, Bansos itu makin digalakkan dengan jumlah yang tidak pernah ada presedennya yaitu mencapai Rp 496,8 triliun ditambah automatic adjustment sebesar Rp 50 triliun.
“Artinya menembus jumlah lebih dari Rp 500 triliun. Sesuatu yang tidak ada presedennya bahkan pada 1998 ketika ekonomi kita rusak parah tidak dikeluarkan dana sebesar itu,” kata peraih gelar ekonomi dari Prancis itu.
Ternyata, ditengarai adanya maksud-maksud politik yang sangat jelas jejak digitalnya. Tujuannnya, kata Didin, adalah membantu dan mem-back up secara penuh kenaikan elektoral pasangan 02 Prabowo-Gibran. Dia menunjukkan sejumlah tindakan Presiden Jokowi yang tanpa etika dan malu-malu untuk memenangkan Gibran.
Tindakan Presiden Jokowi yang brutal dan tanpa malu itu, papar Didin, ternyata berdampak buruk bagi ekonomi rakyat banyak, khususnya terjadi gejolak harga beras.
“Harga beras sejak Januari hingga saat ini, terutama premium, naik menjadi rata-rata Rp15.000 hingga Rp16.000 perliter. Sedangkan di perkotaan Jawa harga sudah di atas Rp20.000. Ini merupakan dampak buruk dari ulah Presiden Jokowi yang sengsarakan rakyat,” pungkas Didin S. Damanhuri. (*)
