INDOSatu.co – JAKARTA – Tidak tercapainya rasio elektrifikasi nasional 100 persen sejak tahun 2020, mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dia menilai, tidak tercapainya rasio elektrifikasi nasional itu terjadi karena Pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan program tersebut.
Mulyanto menyebut, janji Pemerintah soal 100 persen elektrifikasi nasional pada 2020 hanya angin surga belaka. Buktinya, sampai hari ini sudah lewat hampir 4 tahun, janji itu belum terwujud. Slogan listrik yang berkeadilan yang digaungkan Pemerintah itu cuma omong kosong belaka.
”Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini masih banyak rumah tangga Indonesia yang tidak dapat menikmati terangnya listrik. Sehari-hari hidup dalam gelap gulita di malam hari,” kata Mulyanto usai FGD terkait peningkatan rasio elektrifikasi dengan Dirjen Gatrik, Kementerian ESDM dan Dirut PLN belum lama ini.
Menghadapi fenomena tersebut, Mulyanto meminta agar Pemerintah bersungguh-sungguh mewujudkan keadilan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan yang digembar-gemborkan hanya soal mobil listrik atau listrik dari sumber energi baru-terbarukan, yang lebih merupakan konsumsi orang kota,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menyebut, komitmen Pemerintah atas soal elektrifikasi ini sangat lemah. Buktinya tahun ini tidak ada penyertaan modal negara (PMN) buat PLN yang didedikasikan untuk peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Selain itu program bantuan pasang baru listrik (BPNL) tahun 2024 juga hanya sebesar 80.000 rumah tangga dari yang direncanakan sebesar 200.000 rumah tangga.
Padahal, data rasio elektrifikasi PLN mutakhir adalah sebesar 98.33 persen atau sebanyak 1.4 juta rumah tangga Indonesia masih belum dapat menikmati listrik.
“Kalau seperti ini kecepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, sampai kapan terwujud keadilan listrik untuk saudara-saudara kita tersebut?,” pungkas Mulyanto. (*)
