KITA dikejutkan dengan maraknya pemberitaan bahwa The Group of States Against Corruption (GRECO) yang mengungkap bahwa European Investigative Order (EIO) telah membuka penyelidikan terhadap sebuah perusahaan Ceko terkait perjanjian antara Indonesia dan Qatar untuk pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000. jet senilai $792 juta, sekitar Rp 12,4 triliun. Sehingga, dugaan kasus korupsi yang kini tengah diusut Uni Eropa terkait pembelian pesawat Mirage bekas semakin menambah tekanan bagi bangsa kita.
Memahami isu-isu demokrasi, korupsi, nepotisme, dan lingkungan hidup adalah persoalan hidup dan mati bagi negara-negara demokratis seperti Amerika dan Eropa, yang tidak bisa begitu saja ditanggapi dengan sikap penyangkalan dan pembelaan diri oleh para demagog yang berkedok kedaulatan. Karena itu, tuduhan serius dari Uni Eropa dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi para pemimpin tertinggi negara tersebut dan embargo ekonomi terhadap Indonesia.
Bayangkan, jika klaim lembaga survei berbayar bahwa pasangan calon presiden Prabowo-Gibran akan memenangkan pemilu presiden menjadi kenyataan, dan bangsa kita harus menghadapi presidennya yang dianiaya secara global dan bahkan menghadapi embargo ekonomi, tentu akan merugikan Indonesia sebagai bangsa.
Karena itu, beberapa poin di bawah ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama karena kasus ini menyangkut kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan strategis.
Pertama, jika presiden negara kita dipersekusi oleh komunitas internasional, dan bahkan menghadapi tuntutan pidana internasional, serupa dengan Presiden Putin dari Rusia, yang tidak berani mengunjungi negara-negara yang menandatangani Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Selama satu dekade, Indonesia terisolasi dari detak global karena diplomasi internasional transaksional yang dilakukan Jokowi tidak sejalan dengan amanat para founding fathers, sebagaimana diungkapkan dalam teks Pembukaan UUD 1945.
Kabar meresahkan pengusutan dugaan korupsi European Investigative Order (EIO) terhadap Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto disebut-sebut oleh lembaga survei pendukungnya sebagai calon presiden terdepan yang bahkan akan menang dalam satu putaran, 14 Februari 2024.
Kabar ini mengungkap kesepakatan antara RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas senilai $792 juta atau sekitar Rp 12,4 triliun. Dalam pemberitaannya, The Group of States Against Corruption (GRECO) mengungkapkan bahwa EIO telah membuka penyelidikan terhadap sebuah perusahaan Ceko.
Kabar tersebut pertama kali dihembuskan media asing, Meta Nex, dalam artikel berjudul “Investigasi Korupsi UE Prabowo Subianto Indonesia”. Artikel tersebut membahas tentang kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai $792 juta atau sekitar Rp 12,4 triliun atau $66 juta per jet.
Karena itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Kelompok Negara Anti Korupsi (GRECO) atau Komisi Anti Korupsi Uni Eropa dalam skandal ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kami.
Koalisi Sipil menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO), untuk mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan berbagai kasus korupsi yang sebelumnya ditangani KPK bisa diproses lebih lanjut jika pemerintah Indonesia mau bekerja sama.
Apakah hal ini mungkin terjadi dalam iklim politik partisan yang diwarnai nepotisme saat ini?
“KPK perlu menjadi yang terdepan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik dan politik,” kata Koalisi Sipil tesebut.
Koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari informasi dan bukti yang lebih kuat mengenai dugaan adanya suap pembayaran sebesar 7 persen atau USD 55,4 juta kepada Prabowo yang dilakukan pejabat Qatar.
Skema ini diduga merupakan pendanaan politik untuk Pilpres 2024, dan memang Koalisi 02 dengan dukungan Jokowi menunjukkan kemampuan finansial mereka yang tidak terbatas dan perilaku ‘siap bakar uang’. Prabowo saat ini menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gibran Rakabuming Raka,– putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kedua, Indonesia bukanlah Iran yang terbukti bertahan meski terdesak sanksi dan embargo ekonomi Barat selama hampir 50 tahun, atau Korea Utara yang membiarkan rakyatnya kelaparan, bahkan Rusia yang memiliki kekayaan energi, pangan, dan militer yang luar biasa. bidang teknologi.
Jadi, ketika Presiden Indonesia berpotensi diseret ke pengadilan internasional, bukanlah kabar baik bagi negara yang sedang berusaha pulih dari penyakit korupsi, kemerosotan demokrasi, dan kerusakan lingkungan akibat sikap oligarki yang memporak-porandakan alam kita. kekayaan.
Karena itu, penggunaan hak demokrasi oleh rakyat pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi a moment of truth apakah akal sehat kita masih berfungsi dengan baik, dan rakyat tetap berdaulat untuk memilih calon terbaik dan terpercaya untuk lima tahun ke depan.
Kita masih mempunyai waktu dalam tiga hari ke depan untuk mempertimbangkan substansi argumen yang menyatakan bahwa upaya mencari alternatif kepala negara terbaik sangatlah penting.
Kita tidak hanya mengambil keputusan untuk mencari percontohan terbaik untuk menyambut munculnya era perubahan besar bagi negara kita, tetapi juga untuk menyelesaikan semua kasus korupsi keuangan, perizinan pertambangan, kehutanan, dan pembalakan liar yang tidak hanya merugikan lingkungan kita. .
Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa memberikan jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers ketika mereka memproklamirkan kemerdekaan negara untuk dipersembahkan kepada rakyat yang paling terhina dan menderita di masa penjajahan.
Agenda mendesak kami adalah memulihkan demokrasi di negara yang dunianya terpuruk karena nepotisme, mendukung pemimpin perubahan yang akan memenjarakan presidennya. Pemimpin baru harusnya paling agresif memberantas korupsi yang menghancurkan harapan anak bangsa ini.
Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang-orang yang merasa revolusioner dengan berani menantang dunia internasional dan membiarkan rakyatnya menderita, apalagi melanjutkan masa-masa kurang baik selama satu dekade terakhir. (*)
Haz Pohan;
Penulis adalah Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia.
