INDOSatu.co – JAKARTA – Kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto menilai, bahwa gugatan SK Menkum dan HAM terkait hasil Kongres ke-5 pada tahun 2020 oleh tiga mantan kader di PTUN merupakan akal-akalan belaka.
BW, panggilan akrab Bambang Wijayanto itu, menjelaskan bahwa, aturan yang dipakai oleh Kemenkum dan HAM untuk mengesahkan hasil kongres kelima itu sudah jelas. Bahkan, sudah sesuai di mata hukum.
“Karena itu, jika aturan yang sudah tetap itu kemudian dipersoalkan melalui persidangan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata BW di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (21/10).
Dia menjelaskan, jika ada kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya melalui mahkamah partai. Bukan ke lembaga. Aturan internal partai memang menjadi solusi untuk penyelesainnya.
“Nah, persoalannya, itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah kubu sebelah (KLB PD Deli Serdang, Red) itu dengan istilah akal-akalan saja,” jelas dia.
Sedangkan, Heru Widodo yang juga merupakan kuasa hukum Demokrat kubu AHY menjelaskan, batas waktu pengajuan sengketa hasil kongres ialah selama 180 hari.
“Objeknya SK tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari. Artinya, itu sudah kedaluwarsa. Berarti ada apa dibalik semua itu?,” kata Heru.
Sebelumnya, tiga orang mantan kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat partai besutan SBY itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
Gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT dilayangkan lantaran ketiga kader tersebut menilai terpilihnya AHY sebagai ketua umum pada kongres ke-5 Partai Demokrat dianggap tidak sesuai dan melanggar undang-undang partai politik. (adi/red)
