INDOSatu.co – BOJONEGORO – Menyongsong target nasional tahun 2024 dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ke Bojonegoro.
Kegiatan tersebut sebagai upaya Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), khususnya di Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (12/12). Acara yang diselenggarakan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono.
Tampak hadir pula Kepala Daerah se Jawa Timur beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dalam kesempatan tersebut mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, Pj Bupati Bojonegoro didampingi Sekda Kabupaten Bojonegoro, Asisten Daerah, Staff Ahli dan Kepala OPD terkait. Nunung mengapresiasi capaian provinsi Jawa Timur dalam PPKE, khususnya Kab. Bojonegoro yang diharapkan mampu menjadi role model nasional.
Dalam sambutannya, Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, target nasional adalah 0% angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Terdapat tiga strategi yang dirumuskan Kemenko PMK dalam upaya PPKE, yakni Memastikan Komplementaritas Tiga Strategi Kemiskinan Ekstrem, Memenuhi Prasyarat Efektivitas Intervensi 0%, serta Kolaborasi dan Sinergi Multipihak.
Tiga Strategi yang dirumuskan Kemenko PMK adalah upaya PPKE secara nasional. Nunung berharap akan tercipta kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Nunung juga menekankan, Pemerintah daerah juga perlu mengadopsi tiga strategi kebijakan yang sekaligus terdapat dalam strategi PPKE, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Tiga Strategi dapat diadopsi kedalam kebijakan dan menjadi prioritas di tiap-tiap daerah dalam upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem.” terang Nunung Nuryartono.
Sesuai Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) Kabupaten Bojonegoro, hingga tahun 2023 kemiskinan ekstrem diangka 12,18 persen, dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Intervensi program PPKE oleh Pemkab Bojonegoro dilaksanakan cepat dengan dimulainya pemutakhiran data penerima intervensi program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Sebagaimana interuksi Kemenko PMK yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Pemkab Bojonegoro telah melaksanakan, diantaranya penguranagan beban pengeluaran yang dianggarkan dana total mencapai Rp 500 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa program pembangunan fisik dan non fisik.
Selanjutnya strategi kebijakan peningkatan pendapatan dengan total anggaran Rp 21 miliar lebih dengan program peningkatan kapasitas keahlian dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga melalui strategi kebijakan Pengurangan kesenjangan wilayah dengan total dana mencapai Rp 1,7 triliun dengan alokasi pembangunan sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, PJU dan fasilitas umum lainnya.
Upaya yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro hingga saat ini selaras dengan interuksi Presiden dan Wakil Presiden. Dan kedepan Pemkab Bojonegoro siap dalam mendukung target nasional tahun 2024 0% angka kemiskinan ekstrem. Keinginan kuat tersebut disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya.
Adriyanto menambahkan bahwa, kedepan program yang telah dijalankan akan terus ditingkatkan. Dan yang terpenting adalah pendataan yang tepat sasaran untuk memastikan program berjalan dengan maksimal. “Kemiskinan ekstrem menjadi isu nasional yang harus kita selesaikan bersama. Dan pemkab Bojonegoro siap turut aktif dalam mendukung menyukseskan target Presiden.” terang Adriyanto.
Sejalan dengan kegiatan tersebut, rombongan melanjutkan tinjauan lapangan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem untuk meninjau langsung penerima manfaat dan calon penerima manfaat bantuan.
“Dengan kami meninjau langsung siang hingga sore ini, diharapkan Desa Kedungrejo dapat menjadi role model pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah lain,” ungkap Nunung usai meninjau lokasi didampingi Pj. Bupati Bojonegoro dan jajaran. (*)
