INDOSatu.co – JAKARTA – Dianugerahi predikat sebagai Senator Kritis dan Pro Demokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP), Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengaku terharu dan terhormat. Karena itu, Sultan siap menjaga prinsip check and balance demokrasi Pancasila.
Sultan menyatakan bahwa lembaga DPD RI selalu berupa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan berupaya menjaga prinsip check and balance di antara lembaga negara lainnya.
Hal disampaikan Sultan setelah dianugerahi Predikat Senator Kritis dan Pro Demokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Ssekretariat KWP di Kawasan Parlemen di Senayan Jakarta, Senin (2/10)
“Yang pertama, kami secara pribadi menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan KWP karena tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini. Sebab, pada saat yang sama, hari ini saya bersama Bapak Presiden dan pimpinan lembaga negara lain uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung.
DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila.
“Kami menghormati dan menyikapi penghargaan dari organisasi dan rekan-rekan wartawan Parlemen sebagai sebuah pengingat moral. Bahwa sebagai wakil masyarakat daerah yang diamanahkan menjadi pimpinan lembaga DPD RI agar selalu mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional secara konsisten,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
KWP, kata Sultan, tentu memiliki penilaian dan kajian yang objektif dalam menentukan nominator penghargaan. Karena itu, Sultan mengapresiasi upaya KWP dalam melakukan kontrol dan meneropong kinerja para Senator selama ini.
“Sebagai sesama pilar demokrasi, KWP dan DPD RI harus saling mendukung dan menguatkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menjadi pers yang objektif dan legislator yang kritis adalah dua hal yang langka di era demokrasi liberal,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Sultan, sebagai lembaga pers parlemen, Sultan berharap KWP juga bertanggung jawab memberikan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Salah satunya melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada publik figur yang dinilai signifikan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. (*)
