INDOSatu.co – JAKARTA – Sikap Presiden Joko Widodo mengungkapkan data berbagai intelejen soal jerohan partai politik (parpol) di depan relawannya terus menuai polemik. Karena sikapnya itu, politik Presiden Jokowi dianggap semakin ganas dan brutal.
‘’Mengobrak-abrik kedaulatan Parpol dan elemen oposisi dengan memanfaatkan lembaga strategis negara. Bahkan, PDIP pun terkesan tersandera,’’ kata Kritikus dan Pemerhati Politik Kebangsaan, Faizal Assegaf di akun jejaring X (dulu Twitter) yang mengizinkan dikutip INDOSatu.co, Sabtu (23/9).
Kenyataan bobrok itu, kata Faizal, tidak lepas dari modus politik cawe-cawe alias intervensi kekuasaan. Jauh hari, Jokowi telah mengumumkan bahwa dirinya terlibat urusan Pilpres. Walhasil segala cara dilakoni tanpa rasa malu di hadapan rakyat.
‘’Munculnya polemik laporan data intelijen tentang aktivitas partai politik, jelas ancaman serius bagi kebebasan dan demokrasi. Terlebih, pernyataan itu muncul jelang penetapan Capres-Cawapres,’’ kata mantan aktivis dan eksponen 98 ini.
Publik, kata Faizal, makin resah dengan sikap Jokowi yang agresif dan bertindak seolah menjadi otoritas tunggal yang sangat powerfull. Apa saja yang dikehendaki, wajib dan harus ditaati. Tak peduli melanggar etika, UU atau konstitusi.
‘’Akibatnya, perilaku kekuasaan Jokowi makin otoriter dan semena-mena dalam dinamika bernegara. Rakyat tentu cemas, dibuat seolah tidak berdaya, terintimidasi oleh aneka intrik politik jahat Jokowi,’’ beber Faizal.
Tidak hanya itu. Eksistensi dan kedaulatan politik pun dilucuti oleh ambisi Jokowi. Dipaksa berada di bawah bayang-bayang dan kendali kekuasaan presiden. Watak kediktatoran yang sangat kental.
‘’Ihwal pernyataan Jokowi tentang data intelijen menyasar kebebasan Parpol adalah perkara serius. Pesan tersirat tentang adanya operasi teror dan intimidasi. Partai saja diancam, apalagi rakyat,’’ ungkap Faizal.
Karena itu, kata Faizal, gambaran mabuk kekuasaan yang kental interest pribadi dan semena-mena harus dilawan. Sebab, intelijen bekerja bukan untuk melayani kepentingan pribadi Presiden, tapi rakyat dan negara.
‘’Kesan menyeret lembaga intelijen mengintervensi kedaulatan politik rakyat adalah daya rusak terhadap tatanan bernegara dan demokrasi. Praktik busuk itu, ciri penguasa korup dan diktator. Jokowi harus berhenti membuat keonaran…!,’’ pungkas Faizal. (adi/red)
