INDOSatu.co – BOJONEGORO – Bantuan hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke Kabupaten Lamongan sebesar Rp 29 miliar menuai kontroversi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro, melalui Wakil Ketua Sholikin Jamik menyayangkan keputusan Pemkab Bojonegoro yang tidak rasional tersebut.
“Dari dokumen yang beredar ke publik, memang sudah muncul pengajuan dari eksekutif berkaitan hibah yang akan diberikan kepada Kabupaten Lamongan yang mendekati hampir Rp 30 miliar tersebut,” ungkap Sholikin kepada wartawan, Ahad (17/9).
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro, kata Sholikin, melihat usulan itu tidak rasional serta dianggap tidak ada urgensinya. Sholikin menegaskan bahwa saat ini Kabupaten Bojonegoro masih banyak kemiskinan ektrim, kebodohan (banyak rakyat yang hanya lulusan SD), Pengangguran, pengentasan stunting yang masih jauh dari harapan dan masih banyak yang belum tersentuh.
“Kalau kita bicara jujur argumentasi yang mendasari bantuan kepada kabupaten Lamongan itu masih belum ada. Saya meminta meminta agar legislatif yang punya tugas fungsi anggaran harus menolak,” ujar Sholikin.
Apalagi, lanjut Sholikin, kemarin muncul harapan dan keinginan dari beberapa kepala desa bahwa sampai detik ini amanah Perda yang memberikan amanah ADD 12,5 persen belum diwujudkan oleh Pemkab.
“Karena itu, uang Rp 30 miliar itu direncanakan untuk mengurangi angka kemiskinan, Pengangguran, kebodohan, bahkan kekeringan dan bantuan sosial yang berbentuk riil kepada masyarakat, penyelesaian hutang ADD dengan masyarakat desa juga pengurangan stunting. Ini hal-hal yang lebih prioritas tentunya.” tutur Sholikin.
Akankah terulang lagi nantinya dana hibah yang sebelumnya disalurkan ke Blora dan Sumedang, terjadi lagi di saat rakyat sendiri masih banyak yang miskin dan masih mengenyam pendidikan tingkat SD.
“Secara umum, saya pikir belum saatnya kita membantu Lamongan. Saya khawatir rakyat Bojonegoro menjadi marah karena masih banyak persoalan-persoalan rakyat Bojonegoro yang belum dituntaskan kok mau membantu Lamongan dengan angka Rp 30 miliar. Jadilah pemimpin, jangan jadi penguasa,” pungkas Sholikin. (*)
