INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa, partainya belum menentukan arah koalisi berikutnya setelah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan. Meski demikian, AHY menegaskan, koalisi berikutnya harus memiliki kesamaan visi dan etika berpolitik yang baik.
“Terkait upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika dalam berpolitik,” kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin (4/9).
Menurut AHY, saat ini adalah saat yang tepat untuk membuka halaman baru karena Indonesia membutuhkan pemikiran besar, semangat, dan tindakan-tindakan berani. Dia juga mengingatkan semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi atau isu yang dapat memecah belah bangsa.
“Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, mungkin kita akan bertemu lagi dan menjalin kerja sama untuk agenda-agenda besar kebangsaan,” kata AHY.
Suami Annisa Pohan ini juga meminta kader Demokrat untuk tetap tenang dan berpikir jernih, serta menegaskan bahwa partai ini tidak akan patah oleh tekanan politik apa pun.
“Saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk,” kata AHY.
Demokrat juga telah membuka babak baru dan bersiap untuk menerima kesempatan-kesempatan positif setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, AHY menyatakan kesiapannya untuk move on dengan penuh kebesaran hati dan kerendahan hati.
“Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan,” kata AHY.
Partai Demokrat secara resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah memutuskan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Keputusan tersebut diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 1 Agustus lalu . (*)
