Kontestasi Pilpres 2024, Wakil Ketua MPR: Presiden Sebaiknya Tidak Usah Cawe-Cawe

  • Bagikan
JAGA ADAB DAN ETIKA: Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan meminta Presiden Jokowi tidak usah cawe-cawe mengurus PIlpres 2024 yang itu menjadi ranah para ketua umum partai politik.

INDOSatu.co – PACITAN – Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA menegaskan, sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak usah cawe-cawe urusan Pemilihan Presiden (Pilpres). Menghadapi kontestasi pilpres, presiden harus berada di pihak yang netral, tidak condong kepada satu capres tertentu.

“Beliau (Presiden Jokowi) ini kan bapak bangsa. Harapan kita, dia berada di atas semua capres. Apalagi, siapa pun dia, siapa pun yang terpilih dalam pilpres adalah pemimpin bangsa sama seperti presiden yang sekarang,” kata Sjarifuddin Hasan dalam keterangannya di sela-sela kunjungan kerja ke Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6).

Baca juga :   Film Dirty Vote Viral Jelang Pemilu, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya....

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menilai Presiden Jokowi seharusnya tegas dan konsisten. “Kalau tidak salah, sebulan yang lalu Presiden mengatakan tidak akan cawe-cawe. Tapi sekarang secara terbuka presiden menyatakan akan cawe-cawe,” kata Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan, bahwa “cawe-cawe” jelaslah berkonotasi negatif. “Kalau sekarang presiden mengatakan cawe-cawe dalam konotasi positif, itu hanyalah bahasa. Yang jelas, cawe-cawe itu konotasinya negatif,” ujarnya.

Baca juga :   Yandri Susanto: Tokoh dari Sumbagsel Layak Jadi Pemimpin Nasional

Apakah cawe-cawe itu melanggar aturan, Syarif Hasan menjawab, Syarief Hasan tidak tahu pasti, apakah cawe-cawe itu melanggar atau tidak. Tapi justru karena itulah publik mempertanyakan kenapa presiden mesti cawe-cawe. ”Menjadi pertanyaan juga apa yang perlu dikhawatirkan, sehingga presiden harus cawe-cawe?,” imbuhnya.

Syarief Hasan menambahkan kalau Presiden Jokowi mengharapkan program-program pembangunan akan dilanjutkan presiden berikutnya, maka bergantung presiden berikutnya. “Saya yakin semua presiden akan mentaati undang-undang. Sepanjang kebijakannya dipayungi oleh undang-undang yang jelas, saya pikir presiden berikutnya juga akan menjalankan itu,” tuturnya.

Baca juga :   Soal Pencegahan Penyakit Langka di Tanah Air, Lestari: Deteksi Dini Harus Ditingkatkan 

Syarief Hasan memberi contoh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika Presiden SBY mengakhiri masa jabatannya, dia bersikap netral. “Bahkan saat itu, Hatta Rajasa yang juga besan SBY menjadi cawapres, SBY tidak secara eksplisit memberikan dukungan. SBY berada di tengah-tengah,” kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

“Tidak ada kekhawariran pada diri SBY ketika mengakhiri dua periode masa jabatannya, maka tidak ada beban. Karena itu, SBY tidak cawe-cawe,” pungkas Syarief Hasan. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *