INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyoroti daya saing dan keberlanjutan pelaku UMKM, khususnya keseriusan dalam legalitas UMKM. Aspek legalitas ini menjadi penting mengingat UMKM adalah usaha rakyat yang membutuhkan upaya afirmasi.
Jangan sampai, kata Syarief Hasan, ada kendala legalitas yang membuat UMKM menjadi tidak berdaya dan gagal naik kelas. Sementara, kita seringkali menarasikan pengembangan UMKM, yang bahkan diproyeksikan mampu menembus pasar global.
Segala rencana pengembangan UMKM, kata Syarief Hasan, hanya akan menjadi wacana jika aspek legalitas dan administratif tidak dibereskan terlebih dahulu. Ini hal-hal teknis, namun penting. Jika UMKM mempunyai tampilan yang tidak menarik, maka konsumen pasti ragu membeli. Begitu pula jika jaminan keamanan produk tidak tervalidasi, produk UMKM juga akan mendapatkan penolakan.
Di sinilah tugas pemerintah jemput bola, asistensi, pendampingan, dan menjaga keberlanjutan kualitas produk,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Fakta membuktikan, kata Syarief Hasan, per 4 April 2023, baru 3,71 juta atau 5,8 persen dari 64,19 juta UMKM yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, transformasi usaha informal ke formal ini menjadi sangat penting. Jika realisasi izin usaha saja masih sangat rendah, bagaimana dengan izin dan sertifikasi lainnya. Bagi konsumen, keamanan dan kualitas produk adalah yang utama. Jika tidak ada jaminan untuk hal itu, maka jangan berharap UMKM akan berdaya saing.
Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, pemerintah terkesan tidak melakukan konsolidasi dan integrasi data serta perizinan, sampai tidak tahu persis bagaimana realisasi legalitas UMKM ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, apakah dari sekian UMKM yang telah mendapatkan NIB itu, sudah berapa yang terealisasi mendapatkan izin edar? Ini semua masih menjadi misteri, sebenarnya rencana strategis pengembangan UMKM akan seperti apa?
Jika seringkali mendengar ada produk yang belum mendapatkan izin edar, apakah harus menyalahkan pelaku usahanya? Atau justru ini berawal dari rumitnya mendapatkan izin edar dari BPOM? Jika pemerintah selalu merisaukan rendahnya jumlah wirausahawan di tanah air, lantas mengapa tidak ada upaya terarah dan berkelanjutan dalam memastikan keamanan produk UMKM? Bisa jadi produk-produk yang tidak mendapatkan izin edar itu karena memang rakyat tidak paham, atau malas mengurus perizinan yang berbelit-belit.
“Kita juga harus fair dan mengevaluasi kinerja dalam mendorong UMKM yang berkualitas dan aman. Adakalanya, atau mungkin seringkali, pelaku usaha kecil tidak difasilitasi dan dibimbing, sehingga melakukan upaya untuk tetap bertahan dari persaingan usaha. Pemerintah harusnya tidak boleh menutup mata dari fakta ini, melainkan jemput bola dan menjadi pendamping. Ini pertanyaan dan tugas berat yang mesti dijawab dan diselesaikan,” pungkas Syarief Hasan. (adi/red)
