INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, menghadiri halalbihalal dengan pengurus dan guru-guru Yayasan Insan Mandiri Jakarta di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Sabtu (20/5). HNW, sapaan akrabnya, berharap, dengan semangat halalbihalal menuju tahun politik 2024, para akvitis pendidikan perlu memberi pendidikan dan pencerahan kepada rakyat agar perilaku politiknya digunakan secara “halal”, yang artinya baik, benar, konstitusional dan bermanfaat.
Dengan pencerahan itu juga, kata HNW, agar rakyat tidak memubazirkan hak dan kedaulatan yang telah diberikan konstitusi, sehingga rakyat berperan aktif dan tidak ikut-ikutan berlaku menjadi golongan putih (Golput).
“Dengan momentum halalbihalal ini, kita ingin adanya pencerahan melalui pendidikan politik, sehingga semangat “halal” selalu mewarnai, termasuk pemilu nanti terselenggara dengan cara yang “halal” supaya hasilnya juga “halal”,” kata HNW.
HNW tidak ingin Pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara melanggar hukum dan norma demokrasi lainnya. Sebab, jika pemilu dilakukan secara haram, maka hasilnya otomatis akan menghadirkan haram juga. Karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pencerahan berpolitik yang halal kepada rakyat, supaya mereka menjadi bagian yang berperilaku halal dan mengoreksi yang haram.
”Tentunya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, agar memunculkan akhir yang halal dan bisa mengkoreksi politik yang haram,” kata HNW. Turut hadir dalam halalbihalal itu, Dr. Hj. Heni Lestari, bakal calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Dalam suasana yang halal itu, kata HNW, rakyat tidak lagi dikondisikan dalam posisi terbelah, ada penyebaran hoaks, fitnah, dan black campaign (kampanye hitam). Perilaku politik dalam kondisi keterbelahan, tindakan politik yang hoaks, tidak halal bahkan haram, karena memang bukan yang dibenarkan konstitusi, undang-undang, maupun juga agama.
”Kalau kemarin pernah ada pembelahan dengan istilah cebong dan kampret, maka dalam semangat “halalbihalal”, hentikan itu semua karena semua itu tidak halal, bahkan menghadirkan hal yang haram,” ujar anggota DPR RI asal PKS dari Dapil DKI Jakarta II (Jaktim dan Jaksel) itu.
Menurut HNW, bagian dari pendidikan politik itu adalah mengingatkan rakyat tentang kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Karena itu, rakyatlah yang memilih presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.
“Pendidikan dan pencerahan ini juga terkait dengan pentingnya rakyat terlibat dalam aktif dan positif dalam aktivitas demokrasi. Sehingga, rakyat terlibat secara konstruktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. Karena UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan ketentuan yang baru; Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU,” ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS ini.
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini, kata HNW, termasuk anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya jangan sampai memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD ini.
“Dulu rakyat tidak diberi kedaulatan. Dulu kedaulatan dilaksanakan oleh MPR. Sekarang konstitusi memberikan kedaulatan untuk rakyat. Karena itu, jangan dimubazirkan dengan golput, atau asal-asalan saja dalam memilih, atau menjual murah hak kedaulatannya hanya dengan sembako,” imbuh HNW.
Dengan tidak memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD itu, lanjut HNW, rakyat agar menggunakan hak memilih dengan baik dan benar, yaitu memilih presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan nanti juga memilih gubernur dengan baik dan benar.
“Karena pada hakikatnya, rakyat yang berdaulat bisa menolak money politics. Kalau rakyat berdaulat, money politik bisa ditolak, manipulasi dan intimidasi politik juga bisa dikalahkan,” tutur alumni Ponpes Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur itu.
Saat ini, ungkap HNW, rakyat mememiliki banyak alternatif, yaitu banyak partai politik, banyak calon presiden, sehingga alternatif itu bisa bertemu dengan keinginan dan cita-cita rakyat. Founding fathers dan founding mothers telah memberikan rambu-rambu. Cita-cita Indonesia merdeka adalah untuk menghadirkan apa yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
”Di sana ada penegasan bahwa ini semua adalah berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa. Karena berkat rahmat Allah SWT, maka semua kegiatannya berbasiskan pada yang halal. Dengan semangat politik yang halal, kita berharap akan hadir Pemilu yang kondusif, aman, dan damai, sehingga hasilnya “halal”; bermanfaat, berkualitas, berlegitimasi tinggi, menjadi solusi dan mendekatkan pada realisasi cita-cita Proklamasi dan reformasi,” pungkas HNW. (adi/red)
