INDOSatu.co – BOJONEGORO – Kemarahan warga tiga dukuh di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo mencabuti patok lahan mereka lantaran kecewa terhadap sikap Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mendapat perhatian dari pimpinan DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto.
Politisi Partai Demokrat (PD) itu mengaku memahami kemarahan warga Desa Ngelo tersebut. Mereka mau berdialog dan datang jauh-jauh dari Margomulyo itu hanya untuk memastikan relokasi warga pasca lahan mereka digunakan untuk Bendungan Karangnongko.
‘’Kan itu sebenarnya yang dimaui warga. Mereka pengin ada kepastian relokasi untuk tempat tinggal mereka. Tidak bisa bupati mengatakan, warga yakin bisa membeli lahan untuk tempat tinggal. Jadi, itu masalahnya,’’ kata Sukur Priyanto.
Sukur juga menanggapi sikap arogansi Bupati pada rapat pertemuan antara warga Ngelo dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) pada Rabu (17/5) kemarin. Bupati sepertinya powerfull, bahwa semua harus menuruti kemauannya.
‘’Itu yang menurut saya tidak pas. Padahal, semua itu harus dirembuk dari hati ke hati, bukan serampangan,’’ kata Sukur.
Diakui pria yang Ketua DPC Partai Demokrat itu, bahwa tidak ada solusi terkait rapat itu memang menjadi pemicu ketersinggungan warga Ngelo. Padahal, warga sebenarnya sebenarnya juga tidak keberatan dengan adanya pembangunan Bendungan Karangnongko, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang rencananya langsung ditangani oleh pemerintah pusat itu.
‘’Alih alih memberikan solusi, ternyata hanya ujaran ambisi Bupati saja membuat warga menjadi marah. Menurut saya pertemuan di Aula Angling Dharma itu ya tidak ada solusi mbak, karena begitu kelihatan arogansi Bupati, cara memimpin rapatnya seperti itu. Jadi, rapat kemarin sama sekali tidak membuahkan solusi yang bijak. Yang ada malah sikap yang intimidatif,’’ kata Sukur.
Rapat di Aula Angling Dharma itu, ungkap Sukur, sebenarnya mengundang para pihak yang berkompeten dalam hal ini untuk persiapan pembebasan lahan, persiapan pengukuran dan sebagainya, namun sebelum masuk ke inti acara sosialisasi, warga minta tolong kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi.
Sukur mengaku sempat mengelus dada terkait dengan sikap bupati itu. Meski demikian, masyarakat tetap bersikukuh untuk meminta hak mereka terhadap pemerintah Kabupaten.
“Mereka itu kan awalnya sebagai petani penggarap lahan hutan tho mbak. Karena hutannya sudah diambil semua sama Perhutani untuk pembangunan Bendungan Karangnongko, berarti kan mereka kan sudah tidak kerja. Lha mereka juga pengin mendapat lahan pengganti di situ,” ungkapnya.
Selain kepastian lahan untuk tempat tinggal, warga juga ingin ada jaminan lapangan pekerjaan dalam proses pembangunannya itu. Dan permintaan warga itu sangat wajar. Tidak terlalu berat. Hanya butuh duduk bersama saja. Saya pikir pemkab saja yang tidak bisa memanaj pertemuan dengan baik, sehingga nggak ada titik temu,’’ pungkas Sukur.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah ketika dihubungi INDOSatu.co terkait pengembalian ratusan patok ke wilayah ke Dinas PU SDA dan DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Kamis, (18/5), tidak tersambung.
Wartawan INDOSatu.co juga menghubungi Nanang Dwi Cahyono, yang kini menjabat Plt Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro. Saat dikonfirmasi INDOSatu.co, Nanang mengarahkan agar wartawan media ini mengkonfirmasi perihal pencabutan patok ini kepada Humas dan Prokopim Pemkab Bojonegoro, karena termasuk bagian dari kewenangan Humas dan Prokopim.
INDOSatu.co akhirnya menghubungi Kabag Humas dan Prokopim, Triguno Sudjono Prio. Sebenarnya panggilan masuk, tapi tidak diangkat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari bupati maupun pihak terkait di lingkungan Pemkab Bojonegoro, terkait aksi pencabutan patok lahan oleh warga tiga dukuh di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo tersebut. (*)
