INDOSatu.co – BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu’awanah menyerahkan penyerahan surat keputusan (SK) pensiun kepada 58 pegawai negeri sipil (PNS) terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Mei 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, yang digelar di Pendopo Malowopati, Kamis (11/5/2023).
Penyerahan SK pensiun ini upaya peningkatan layanan dan penghormatan kepada PNS daerah telah selesai mengabdi di Pemkab Bojonegoro. Dengan penyerahan SK tersebut, selesai pula pengabdian 58 PNS tersebut. Meski demikian, bupati tetap berharap jalinan silaturrahmi hendaknya tetap terjalin dengan baik.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, tujuan penerimaan SK pensiun adalah untuk menjamin kenyamanan PNS purnatugas. Sehingga, tidak lagi direpotkan pengurusan administrasi. Selain itu juga sebagai bentuk terjalinnya komunikasi dan silaturahmi sesama PNS purnatugas di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Bambang Sutopo, salah satu pensiunan PNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati dan pemkab atas semua wejangan, bimbingan, dan fasilitas dari pemkab. Sehingga sampai akhir masa tugas April 2023, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama bertugas,” kata Bambang.
Kepala Bidang Keuangan PT Taspen Surabaya, Iwan Maulana Setiawan dalam sambutannya mengatakan, selaku yang diamanahkan mengolah dana pensiunan selalu berusaha meningkatkan pelayanan. Termasuk pelayanan digital. Juga, menyampaikan hal-hal perlu dilakukan setelah purna tugas.
”Tidak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya, bisa bertanya dengan mitra bayar di sini. Kami selalu bersedia membantu bapak-ibu semua,” ujar Iwan Maulana.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah dalam sambutannya mengatakan, PNS merupakan abdi negara. “Kalau saya sebagai kepala daerah ini abdi masyarakat. Maka, kepada daerah tidak di pilih dari PNS karena ada pembagian itu. Saling menguatkan antara satu dengan lain. Selamat atas purnatugas yang diraih dengan sempurna,” ujar Bupati Anna.
Kesempurnaan sebagai PNS adalah tidak berhenti atau diberhentikan di tengah jalan. Tetapi, karena masanya sudah selesai, sesuai peraturan. “Saya sebagai pejabat pembina kepegawaian, di dalam melaksanakan jika ada kladak dan kladuk. Saya mohon maaf sebesar-besarnya,” tutur Bupati Anna.
Bupati menambahkan, semua dilakukan tidak lain hanya mengharapkan para PNS agar terus berintegritas. Terlebih, tuntutan masyarakat membuat kinerja layanan yang baik. “Jadi, sekarang di era keterbukaan, tuntutan masyarakat makin cepat sampai ke meja saya. Bukan hanya cepat sampai, tapi harus cepat kita layani dan selesaikan,” pesan Bupati Anna.
Bupati meminta BKPP agar terus berbenah dan mengantarkan pensiuanan PNS agar mendapat hak-haknya. “Sistem digitalisasi ini bapak-ibu sudah bisa mengikuti. Sehingga, bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-hak sebagai purnatugas,” ujarnya. (*)
