INDOSatu.co – JAKARTA – PDI-Perjuangan akhirnya buka suara. Partai berlambang moncong putih itu mengaku tak berpikir soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945, meskipun menganggap Presiden Joko Widodo, kader partai yang masih menjabat presiden.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya hanya mendukung usulan garis besar haluan negara (GBHN) dalam wacana amendemen. “Tidak ada gagasan dari PDI-Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (18/9).
Politikus asal Jogjakarta itu juga menyadari bahwa “Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner.”
“Namun, pekerjaan rumah PDI-Perjuangan bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak,” demikian dikutip dari rilis tersebut.
Menurut Hasto, pihaknya ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Jokowi bisa menjadi haluan negara. “Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” tutur dia.
Selain itu, Hasto mengungkapkan partainya belum membahas sosok tertentu untuk diusung sebagai capres lantaran masih berfokus pada pandemi.
“PDI-Perjuangan juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini,” dalihnya.
Pihaknya akan menyerahkan soal itu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diyakininya akan memilih pemimpin nasional lewat “kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.”
“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDI-Perjuangan selalu ada campur tangan Tuhan. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” tandas Hasto.
Sebelumnya, sejumlah pejabat di DPP PDIP maupun pimpinan lembaga negara yang merupakan kader PDIP berulangkali menyebut Banteng menolak perpanjangan masa jabatan atau pun penambahan periodisasi presiden, serta memilih amendemen untuk PPHN. (ad/red)
