INDOSatu.co – JAKARTA – Tewasnya prajurit TNI setelah terjadi penyerangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi Mam, Nduga, Papua, membuat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status di Papua menjadi Siaga Tempur.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan MM., MBA., mengatakan bahwa, keadaan di Papua tidak bisa dibiarkn berlarut-larut. “Karena semakin banyak korban dari TNI, Polri, dan rakyat, yang semakin meningkat,” kata Sjarifuddin Hasan saat kunjungan kerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (18/4).
Banyaknya korban jiwa, menurut Politisi Partai Demokrat (PD) itu, tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus benar-benar mengambil langkah yang tepat dan tegas. ”Sikap Panglima TNI meningatkan Siaga Tempur di Papua patut didukung,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Pendekatan diplomasi dan pendekatan sosial, kata Syarief Hasan, sapaan akrab Sjarifuddin Hasan, bisa saja dilakukan. Akan tetapi, kata dia, pendekatan itu juga perlu dilakukan secara tepat dan tegas. “Silakan saja melakukan pendekatan lunak dan diplomasi,” ujar Syarief Hasan.
Meski demikian, kata pria asal Sulawesi Selatan itu, persoalan di Papua tersebut tidak bisa didiamkan. Sebab, jika tidak ada tindakan tegas, akan menimbulkan banyak rakyat menjadi korban. “Kalau berlarut-larut bisa berbahaya bagi NKRI”, ujar Syarief Hasan.
Diakui, pembangaunan di Papua saat sedang gencar dan masif dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, menurut Syarief Hasan, bisa jadi hal itu yang bukan dibutuhkan rakyat Papua. “Persoalan utama dari mereka adalah aspirasi,” ungkap Syarief.
Menurut dia, perlu ada strategi yang diluruskan kembali. “Yang krusial di sana adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Itulah yang membuat mereka ingin memisahkan diri dari NKRI”, papar Syarief Hasan.
Pembangunan yang ada disebut belum dapat mengentaskan faktor-faktor kemiskinan dan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan memerlukan waktu yang panjang, sedang kemiskinan dan ketidaksejahteraan mereka alami sekarang. (adi/red)
