Isu Reshuffle Menguat: Sufmi Dasco Layak Gantikan Mahfud MD

  • Bagikan
LAYAK JADI MENTERI: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dinilai para pengamat politik layak menggantikan Mahfud MD, sebagai Menkopolhukam.

INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dianggap layak oleh para pengamat mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Politisi Partai Gerindra tersebut dinilai memiiki sepak terjang yang mumpuni. Penilaian tersebut datang dari Jerry Massie, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S).

“Pantas saja (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya,” kata Jerry dalam keterangan resmi, Ahad (12/9).

Baca juga :   Respon Kerja Polri-Kejagung terkait Berkas Ferdy Sambo dkk, Mahfud Beri Apresiasi

Namun, Jerry menegaskan bahwa hak prerogratif memilih nama untuk menjadi menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter, dan juga tegas.

“Tentu saja siapa pun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jajak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri,” jelasnya.

Baca juga :   Pemerintah Siap Utang Lagi Rp 515,1 Triliun

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Dia menilai Sufmi Dasco Ahmad pantas menggantikan posisi yang sekarang diisi Mahfud MD.

“Sufmi Dasco cocok (menggantikan Mahfud), karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh,” kata Igor.

Terlebih, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh. Selain itu, Dasco juga tutut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pascapilpres 2019.

Baca juga :   Komite III DPD RI Gelar Seminar Empirik di Universitas Andalas

Tugas Menkopolhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah. “Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian Covid-19,” pungkasnya. (ad/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *