INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra menilai, pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pada sektor hukum. Menurut dia, keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal, wibawa hukum adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara.
”Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana. Ketidakadilan masalah pertanahan, ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” kata Yusril di akun twitter pribadinya, Senin (6/2).
Mantan Mensesneg ini menegaskan bahwa, pemilik modal dan pengusahan selalu diuntungkan dan hak-hak buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana-mana. Sehingga, kata dia, keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegur pihak yang salah.
Yusril mencontohkan, industri manufaktur harus dibuka luas untuk daerah Pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Upah yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan harus ditegakkan oleh pemerintah. ”Kalau dua hal ini tidak ada, industri manufaktur akan lari ke Vietnam, Kamboja dan Laos,” tegas Yusril.
Kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkum dan HAM. Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris, sehingga kepastian hukum berantakan. Jika keadaan seperti itu terus terjadi, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini.
Selain itu, lanjut Yusril, sistem pelayanan imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sistem elektronik yang dibangun tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Tapi, jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalahgunaan.
Misalnya, kata Yusril, TKA China yang bebas-bebas saja masuk tanpa pengawasan ketat dan seleksi yang hati-hati terhadap jenis pekerjaan yang boleh dilakukan TKA. Ini bukan saja menimbulkan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga masalah sosial dan politik yang rawan serta menjadi ancaman stabilitas nasional.
”Tiap hari masalah TKA China ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi dan propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta. Tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapi masalah itu,” jelasnya.
Pemerintah yang cerdas, ungkap Yusril, adalah pemerintah yang responsif atas setiap perkembangan, baik yang positif maupun negatif. Masalah ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum dan masalah TKA yang ramai dibicarakan, harus diantisipasi, dijelaskan serta diselesaikan.
Rakyat, kata Yusril, ingin tahu sikap pemerintah mengatasi hal itu. Rakyat juga harus kritis kepada calon-calon Presiden, apa konsepsi mereka mengatasi ketidakadilan pertanahan dan kepastian hukum berusaha serta mengatasi banjirnya TKA China seiring dengan investasi mereka di negara ini.
”Hanya pemerintah yang cerdas dan cepat tanggap mengatasi masalah yang mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju ke depan. Kalau tidak, selamanya kita akan ketinggalan dari negara-negara lain,” ujarnya. (adi/red)
