INDOSatu.co – JAKARTA – Keinginan publik agar Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal, mendapat perhatian serius dua ormas besar Islam, yakni PP Muhammadiyah dan PBNU. Buktinya, kedua pimpinan ormas tersebut, yakni Haedar Nashir dan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sepakat bahwa pemilu harus digelar sesuai jadwal.
Menyambut tahun politik sebelum Pemilihan Umum (pemilu) 2024, komisioner KPU memang melakukan roadshow di Kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat dan Kantor PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Baik Haedar dan Gus Yahya juga menyerukan kepada semua pihak untuk menjadikan pemilu sebagai ajang merekat persatuan.
Usai menjamu silaturahmi para komisioner KPU, Selasa (3/1), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, bahwa ajang lima tahunan itu tidak sepatutnya melahirkan polarisasi antar sesama anak bangsa. Sebaliknya, pemilu harus menjadi momen untuk bergembira bersama.
“Kami juga menyampaikan pesan dan harapan bahwa, selain pemilu luber jurdil dan pasti 5 tahun, pemilu harus juga menjaga suasana nyaman, aman, gembira dan berkualitas (proses hingga hasilnya). Gembira itu agar kita ketika masuk ke bilik suara, tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan, tetapi menikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah itu harus kita ciptakan bersama,” pesan Guru Besar Ilmu Sosiologi itu.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, kata Haedar, Muhammadiyah siap mengawal hal tersebut sebagaimana amanat Muktamar ke-48 yang baru usai sebulan lalu. Dalam Muktamar itu ada poin isu strategis kebangsaan soal Suksesi Kepemimpinan 2024.
Agar Pemilu 2024 menggembirakan, Haedar tak lupa menyeru kepada elit politik, partai politik, termasuk media massa untuk berhenti menggaungkan narasi kontraproduktif yang hanya menggaungkan perpecahan.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf juga mempertanyakan alasan di balik wacana penundaan pemilu. Tokoh asal Rembang, Jawa Tengah itu, bahkan menggunakan perbandingan saat Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang amat gawat pada 2020, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tetap dipaksakan berlangsung.
“Dulu itu ketika kita kena pandemi, dengan situasi yang sangat menegangkan, bukan hanya secara domestik tapi juga global, ya mungkin cukup alasan untuk berpikir bagaimana nasib jadwal pemilu,” ujar Yahya usai menerima silaturrahmi para komisioner KPU, Hasyim Asy’ari dkk, Rabu (4/1).
“Tapi, dalam keadaan sekarang ini, bicara soal perubahan jadwal, penundaan, dan sebagainya, itu urgensi maupun alasannya,” kata alumni Fisipol UGM Yogyakarta itu.
Gus Yahya mengungkapkan, wacana penundaan pemilu hanya bisa digulirkan seandainya ada alasan yang sangat kuat, argumen-argumen yang sungguh melegitimasi kemungkinan ditundanya pemilu. “Kalau tidak legitimate, tidak ada istilahnya pemilu tunda,” kata Gus Yahya. (*)
