INDOSatu.co – JAKARTA – Munculnya statemen kontra demokrasi yang dilontarkan sejumlah elit politik seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024, telah mendorong sejumlah pihak di luar partai politik (parpol) ikut merasa gerah.
Sebab, statemen yang dilontarkan para elit itu tak lagi sekedar kasak-kusuk, tapi sudah menjurus pada penggiringan opini untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah akan berakhir pada 2024.
Statemen terbaru adalah pernyataan dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengisyaratkan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan suhu politik yang semakin memanas.
Statemen para elit itu kontan saja dikritisi banyak pihak. Bahkan, sejumlah kalangan menyebut apa yang dilakukan Bamsoet itu merupakan upaya kudeta konstitusional dan jika benar-benar dilaksanakan akan berkonsekuensi hukum yang serius.
Hal senada diucapkan oleh aktivis pergerakan yang juga Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma. Menurut Lieus, konstitusi sudah mengamanatkan masa jabatan seorang presiden hanya dibolehkan selama dua periode dan pemilu dilaksanakan selama lima tahun sekali.
“Jadi, segala upaya yang bertentangan dengan aturan dalam konstitusi itu adalah tindakan melawan hukum dan sangat tidak dibenarkan,” ujar Lieus dalam keterangannya kepada INDOSatu.co, Jumat (9/12).
Apapun alasannya, kata Lieus, proses pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal. Presiden Jokowi sudah diberi kesempatan untuk memimpin pembangunan bangsa dan negara ini selama dua periode. ”Itu sudah cukup untuk membuktikan beliau mampu atau tidak. Jadi, 2024 gantian dong. Kita harus punya presiden baru,” tegas Lieus.
Dengan semangat itulah, Lieus getol bertemu dengan sejumlah tokoh bangsa. Jumat (9/12) misalnya, Lieus menemui Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belum lama ini juga terpilih sebagai salah satu dari 13 anggota PP Muhammadiyah.
Pertemuan itu, selain membicarakan masalah-masalah kerukunan hidup antar umat beragama, keduanya banyak membahas masalah perkembangan situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut pemilu dan suksesi kepemimpinan nasional. Kepada Anwar Abbas, Lieus bahkan tak sungkan mengkampanyekan gerakan yang dipeloporinya, yakni ajakan untuk 2024 Indonesia punya presiden baru serta presidential thresold nol persen.
“Saya sampaikan pada Pak Anwar Abbas, bahwa selama 10 tahun kita sudah dipimpin oleh Pak Jokowi dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kita berterima kasih apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu. Tapi bagaimanapun di masa depan kita membutuhkan pemimpin baru,” ujar Lieus.
Maka, tambah Lieus, sesuai konstitusi, di tahun 2024 rakyat Indoesia wajib melaksanakan pemilu dan pilpres. “Inilah momen konstitusional kita untuk memilih pemimpin baru. Jadi gantian dong, 2024 harus ada presiden baru,” kata Lieus.
Ditambahkannya, para elit politik di parpol-parpol itu harusnya sadar, ada sangat banyak anak bangsa Indonesia yang juga berpotensi untuk jadi pemimpin bangsa ini di masa depan. “Jadi, jangan cari-cari alasan untuk menunda-nunda pemilu dan pilpres,” tegas Lieus. (adi/red)
