“KALAU kita pakai yang namanya Pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa ngafal, sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti, nantinya hasilnya sudah ditentukan ditata sudah.”
“Daripada begitu, daripada buang-buang duit, untuk Pemilu lebih baik ditunda aja saya bilang begitu. Apalagi kita melihat Pak Jokowi ini kan sudah dua tahun karena situasi Covid beliau belum menampakan hasilnya. Yang sekarang saja di dua tahun dilewati, kenapa ga ditambah saja yang dua tahun untuk nebus yang covid kemarin…”
(Kutipan Pidato LaNyalla Mattalitii, Munas ke-17 HIPMI di Surakarta)
Penulis kira, seorang LaNyalla benar-benar ‘menyala’, siap memimpin revolusi rakyat seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Ternyata, tidak jauh beda (11-12) dengan Prabowo saat mengatakan akan ‘timbul tenggelam bersama rakyat’.
Belum lama ini, dalam pidato Munas Hipmi ke-17 di Solo, LaNyalla malah mewacanakan menambah usia kekuasaan Jokowi. Dalam video yang beredar luas, yang merupakan kutipan video LaNyalla di acara Munas Hipmi, LaNyalla mewacanakan untuk menambah dua tahun lagi kekuasaan Jokowi dengan dalih pengganti dua tahun era Jokowi yang tidak dapat berbuat apa-apa karena pandemi Covid-19.
Bahkan, kalaupun dilaksanakan Pemilu coblos-coblosan, LaNyalla menegaskan itu hanya Pemilu Palsu. Sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menetapkan siapa pemenangnya. LaNyalla juga beralasan, daripada dana dihambur-hamburkan untuk Pemilu, lebih baik ditunda dengan menambah dua tahun lagi kekuasaan Jokowi.
Berkaitan dengan pernyataan La Nyalla Mataliti ini, penulis memiliki sejumlah catatan sebagai berikut:
Pertama, penegasan Pemilu coblos-coblosan adalah Pemilu palsu, sudah ada yang mengatur, mengkonfirmasi Pemilu curang. Sementara, saudara Jokowi menjadi Presiden periode kedua didampingi Ma’ruf Amin, melalui Pemilu coblos-coblosan pada tahun 2019 lalu.
Itu sama saja LaNyalla menyatakan Pemilu 2019 palsu, ada kecurangan karena Pemilu 2019 juga menggunakan metode coblos-coblosan. Artinya, secara tidak langsung LaNyalla menegaskan Presiden Jokowi menjadi Presiden melalui proses yang palsu (curang).
Lalu, kalau Pemilu palsu dan menghasilkan Presiden Jokowi, kenapa harus ditambah dua tahun lagi berdalih covid? Semestinya, jika LaNyalla konsisten dengan pernyataannya, maka dia harus menyerukan pemakzulan Jokowi karena menjadi Presiden melalui proses Pemilu yang palsu. Bukan malah tambah dua tahun lagi.
Kedua, benar bahwa Pemilu boros, hanya menghamburkan uang. Pada Pemilu tahun 2024 saja, anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun. Anggaran super jumbo seperti ini lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, ketimbang untuk menyelenggarakan Pemilu coblos coblosan yang palsu, yang sudah diatur dan ditata, yang nantinya hanya akan melahirkan pemimpin palsu.
Namun, solusinya bukan dengan menambah usia kekuasaan Jokowi dua tahun lagi. Melainkan, segenap anak bangsa perlu memikirkan format sistem kepemimpinan nasional yang lebih efektif dan efisien.
Dalam konteks ini, sejatinya sistem Khilafah bisa menjadi solusi. Selain tidak perlu proses Pemilu coblos-coblosan yang palsu, Khilafah juga akan melahirkan para pemimpin sejati yang benar-benar berkhidmat untuk rakyat.
Ketiga, penulis curiga LaNyalla sedang menjalankan fungsi sebagai ‘Jubir’ Jokowi untuk menambah usia kekuasaannya. Mengingat, Luhut Panjaitan dinilai telah gagal mewacanakan Jokowi tiga periode atau tunda Pemilu dengan klaim Big Data-nya.
Tentu saja, ini bukan hanya untuk tujuan memperpanjang usia kekuasaan Jokowi. Melainkan juga untuk menambah usia kekuasaan seluruh anggota DPR RI, DPRD dan DPD RI, termasuk menambah usia kekuasaan LaNyalla Mattalitti.
Penundaaan Pemilu, selain berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR RI, DPRD RI dan DPD RI. Seluruh anggota DPR, DPRD dan DPD tentu sangat happy dengan penundaan Pemilu. Karena mereka bisa menjabat lagi dua tahun tanpa perlu bertarung dalam kontestasi dan mengeluarkan duit dalam Pemilu.
Kalau sudah begini, masih relevan para pendukung capres sibuk dengan narasi copras-capres? (*)
Ahmad Khozinudin;
Penulis adalah Sastrawan Politik.
