DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat menyampaikan kepada Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jin Ping bahwa, dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memanaj perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan “food security”. Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia.
Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, Senin (14/11), yang didampingi oleh para menterinya, tentu akan menjadi “guidance” besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema “Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition”. Hilangnya tema “Climate Change”, sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022).
Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Jokowi jilid 1, seluas 4,4 juta hektare lahan terbakar. Sebanyak 30 persen diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, Jakarta Post melaporkan 2,6 juta hektare hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), dan sebesar 80 persen untuk pembukaan lahan sawit. BBC Indonesia juga menyebutkan, pada 2016 saja, deforestasi mencapai 929.000 hektare (BBC 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan itu menjadi andalan Indonesia. Energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20.
Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021, di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, dia bahkan menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar bagi Indonesia tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, serta munculnya krisis energi, jelas akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara Barat yang juga sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita, diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, belum lama ini.
Biden dan Xi tidak menyinggung soal “Global Health Architecture” pada pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin, seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui, pada masa pandemi Covid-19, negara Barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh Barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk “disaingi”. Menkes Budi Sadikin, dalam ” Forum: G20 and APEC”, Chinadaily, 14/11/22, meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi sesungguhnya, begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan.
Dalam G20 sekarang ini, sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan Barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu akan akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya, Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi event organizer (EO) pertemuan G20, seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa menjadi pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan.
Kelemahan Indonesia lainnya adalah “event organizer mindset”. Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 M), TMII (Rp 1,2 T), sebagaimana disebut Kompas, 10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Italia, Brisbane, London, Hamburg dan lain-lain, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dan lain-lain dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diintimidasi hari ini karena diperkiraan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis.
Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang nanti akan diperoleh. Misalnya, jika Indonesia mengklaim ada investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai “obral” izin, tax (pajak, Red) dan lain sebagainya yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri, obral suku bunga bond kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri).
Sebenarnya Kita Berharap Apa Pada G20?
Sebagai rakyat, kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun sesungguhnya, idealnya malah harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer.
Kedua, Indonesia harus mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya.
Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan “sense of being a global leader”. Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak wali kota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga, sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depannya. Apalagi survei yang dirilis Kompas Senin (14/11) kemarin, menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15 persen saja (lihat “Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi”). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol.
Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jinping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dan lain-lain. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)
Dr. Syahganda Nainggolan;
Penulis adalah Ketua Pusat Kajian Sabang Merauke Circle.
